Pemilu 2019, ASN tak Netral Harus Disanksi


Aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti tidak netral dalam Pemilu serentak 2019 telah mencederai demokrasi. Untuk memberikan efek jera, ASN tersebut harus diberikan sanksi tegas oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Harus ada hukuman betul-betul keras agar memberikan efek jera. Kalau ada di Pilgub (Banten 2017) pelaku money politics dipidana. ASN yang terbukti secara sah dan meyakinkan tidak netral harus juga diberikan sanksi,” kata Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (Jadi) Provinsi Banten Saeful Bahri, Rabu (10/4/2019).

Ia mendorong KASN untuk memberikan sanksi kepada ASN yang terbukti tidak netral. Upaya itu untuk memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bagi ASN lainnya. “KASN menurut undang-undang harus memberi sanksi kepada ASN (tidak netral), hukuman harus sesuai, baik hukuman berat maupun ringan,” ujarnya.

Menurut dia, efek jera perlu diberikan karena ke depan Banten masih akan menghadapi perhelatan pesta demokrasi, seperti pilkada di beberapa kabupaten/kota dan Pilgub Banten pada 2022. Jika sanksi yang diberikan benar-benar tegas, maka sanksi itu bisa menjadi contoh buat ASN lain.

Disinggung latar belakang tidak netralnya ASN dalam pemilu, mantan Anggota KPU Banten ini menjelaskan, dalam pesta demokrasi ASN memang dianggap memiliki manfaat untuk pemenangan kandidat. “Pertama ASN punya kebijakan, pengaruh. Kedua, keberpihakan ASN pada satu posisi membuat peluang untuk ASN melejit kariernya kalau dukungan mereka menang,” ucapnya.

Sebetulnya, kata dia, fenomena ASN tidak netral bukan hanya terjadi pada Pemilu serentak 2019. Fenomena ini sudah terjadi lama, bahkan hampir dari pemilu ke pemilu dan pilkada ke pilkada. Bedanya, untuk Pemilu serentak 2019 tingkat melek masyarakat terhadap demokrasi sudah tinggi, sehingga masyarakat berani melaporkan ASN yang diduga tidak netral.

“Kami memberikan apresiasi kepada Bawaslu untuk menangani semua pelanggaran pemilu. Tapi kita menyayangkan ASN yang gatel. ASN itu harusnya mengabdi pada negara, bukan pada calon. Bagaimanapun mereka masih calon,” ujarnya.

Menurutnya, sikap netral bukan hanya harus ditunjukan pegawai berstatus ASN tapi juga harus ditunjukan oleh mereka yang menerima gaji dari APBD maupun APBN. “Terpenting pegawai itu bukan hanya mereka yang berstatus ASN. ASN juga pekerja yang penting. Dia mendapatkan gaji dari negara baik APBD maupun APBN,” ujarnya.

Sanksi tegas

Hal hampir senada dikatakan akademisi Untirta Leo Agustino. Dia juga mendorong agar para aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti tidak netral di Pemilu 2019, diberi sanksi yang tegasuntuk memberikan efek jera.

Menurut Leo, pimpinan daerah bisa memberikan beragam sanksi kepada ASN yang terbukti melakukan aksi dukung mendukung salah satu kandidat yang maju pemilu. Di antaranya, tidak memberikan kenaikan pangkat sementara, pemberhentian remun untuk beberapa waktu, hingga pemecatan secara tidak hormat.

“Sanksinya tidak perlu peringatan lagi, langsung diberikan sanksi yang tegas. Itu semua buat efek jera, sehingga ASN yang lain tidak ada yang berani untuk mengulangi hal ini,” kata Leo kepada Kabar Banten, Rabu (10/4/2019).

Leo menuturkan, fenomena aksi dukung mendukung ASN pada kontestasi politik nasional sebetulnya tidak memberikan keuntungan secara langsung kepada para abdi negara di daerah. Hal ini, kata dia, berbeda dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang secara otomatis akan menguntungkan ASN tersebut.

Dalam pilkada, seorang ASN yang mendukung calon tertentu, kata Leo, biasanya akan dijanjikan beberapa hadiah. Seperti kenaikan jabatan, jaminan kesejahteraan bagi keluarga, hingga iming-iming mendapatkan proyek tertentu bila calon yang ia dukung menang dalam pilkada tersebut.

“Jadi, fenomena ASN tak netral itu sering terjadi dan menguat saat pilkada. Karena mereka yang pro terhadap calon tertentu, bisa mendapatkan hadiah macam-macam. Tapi ketika di politik nasional, tidak berefek secara langsung. Presiden atau dewan yang terpilih, tidak langsung berhubungan dengan ASN di daerah,” ujarnya.


Tentang Kami


Statistik Kunjungan