Kemendagri: Integrasi E-Planning dan -E-Budgeting Permudah Evaluasi Program Daerah dan Nasional


Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Hadi Prabowo menyampaikan, peningkatan pelayanan di Kemendagri melalui integrasi e-Planning dan e-Budgeting, sebagai bagian dari upaya sinkronisasi antara kebijakan dan program daerah dengan kebijakan dan program nasional.

Sehingga terjadi sinergitas antara perekonomian daerah dan nasional, pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Serta memudahkan nantinya untuk melakukan evaluasi.

 

"Kami akan mengintegrasikan antara e-Planning yang sudah disiapkan oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah. Yaitu melalui sistem informasi pembangunan daerah dengan e-Budgeting yang disiapkan oleh Dirjen Bina Keuangan daerah. Ini dalam rangka implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah," kata Hadi, di Gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2019).

Sehingga nantinya, lanjut Hadi, dapat menggambarkan rencana pembangunan daerah sebagai implementasi RPJMD sebagai rencana pembangunan daerah.

Dengan demikian nantinya dari proses perencanaan, baik itu lima tahunan maupun dari teknis anggaran akan bisa dievaluasi tanpa daerah itu datang ke Kemendagri.

"Itu adalah bentuk pelayanan prima yang akan kami wujudkan. Yang sudah terwujud 15 layanan Si OLA akan ditambah dua lagi soal kepegawaian, dan nanti akan ditambah lagi terkait e-Planning dan e-Budgeting," jelas Hadi.

Pihaknya, lanjut Hadi, berupaya mewujudkan pelayanan prima sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Selain itu juga telah melalui sistem online tanpa tatap muka dan juga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta benar-benar menghindarkan hal-hal yang bersifat negatif.


Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin, menyampaikan terkait dengan penerapan e-Budgeting merupakan aplikasi yang disiapkan pada kemudian aplikasi ini mengawal regulasi. Yaitu untuk mendorong transpransi atau akuntabilitas dalam pengelolaan keungan

“Kami meminta kepada daerah bahwa tidak ada pilihan lain bagi daerah untuk menerapkan e-Budgeting. Karena ke depan ini tuntutan transparasi dan akuntabilitas tidak ada hal lain yang didukung oleh aplikasi ini," ujar Syarifuddin.

Maka, lanjutnya, Kemendagri sudah menyiapkan aplikasi yang diharapkan sudah diterapkan di daerah pada penyusunan APBD Tahun 2020.

Namun penerapan dari e-Budgeting ini tentunya dikembalikan kepada kesiapan daerah.

 

"Sehingga bagi daerah yang sudah siap diharapkan menggunakan aplikasi ini pada tahun 2020," jelasnya.

Sedangkan, dari sisi E-Planning, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Huddori, menyatakan, bahwa implementasi dari e-Planning tegas diatur dalam Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

“e-Planning ini berdasarkan Permendagri Nomor 98 Tahun 2018. Jadi kalau di Permendagri itu dikenal ada empat hal yang disampaikan. Pertama e-Data, Kedua e-Planning, Ketiga ada e-Budjeting, Dan keempat ada e-Reporting," kata Huddori

Penyusunan e-Planning tersebut, lanjutnya dalam rangka menjaga akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran. Dimana nantinya diharapkan berbagai pihak sudah tidak main-main lagi, karena dengan aplikasi itu sudah terintegrasi antara yang satu dengan yang lain.

Saat ini, tambah Huddori, memang sistem aplikasi yang dikembangkan di Kemendagri itu ada yang dikenal dengan aplikasi RPJMD. Dimana nanti hubungannya dengan Renstra di perangkat daerah dan juga nanti RKPD harus terintegrasi dengan Renja di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

"Kalau kami sudah tahu e-Planning maka yang harus kami rumuskan di Kemendagri, yaitu bagaimana e-Planning nanti nyambung dengan e-Budjeting. Mudah-mudahan kalau sudah nyambung e-Planning dan e-budgeting semua perencanaan anggaran di daerah itu bisa optimal sesuai dengan aplikasi yang sudah ditetapkan oleh Kemendagri," ujar Huddori.


 


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan