BKD Banten Telusuri PNS Dukung Capres


Dunia maya di Provinsi Banten, heboh. Menyusul tersebarnya foto-foto sejumlah pria dan wanita berseragam Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diduga berdinas di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang mendukung salah satu Calon Presiden (Capres)-Calon Wakil Presiden (Cawapres).

 Dalam foto yang didapat INDOPOS dari Facebook dan Twitter, ada enam orang yang diduga Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari tiga pria dan wanita berada di dalam ruangan mirip kelas sekolah menunjukkan stiker bertuliskan Prabowo-Sandi. Enam orang itu juga menunjukkan simbol dua jari saat wefie khas pasangan kandidat tersebut.

Tersebarnya foto-foto itu tentu menghebohkan publik Banten. Foto itu berawal ada di beranda akun Facebook  Dadan Suryana, salah seorang caleg Partai Golkar, lalu di-share oleh akun Arban Ramizud Raray. Sejumlah warga net mengomentari pose enam orang berseragam PNS tersebut.

Banyak yang mendukung aksi para ASN itu, tapi ada juga yang mengadukan tingkah  enam orang berseragan ASN ini kepada Gubernur Wahidin Halim dan Wagub Banten Andika Hazrumy. Hingga kemarin sore, wefie para PNS yang di-share akun Arban Ramizud Raray  mendapatkan 100  komentar dan 67 like. Rata-rata netizen mendukung sikap politik para ASN tersebut.

Informasi yang berhasil dihimpun INDOPOS, salah seorang ASN dalam foto yang viral tersebut adalah istri calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi. ”Salah satu orang yang ada dalam foto itu mirip dengan istri Caleg DPR RI dari Dapil Serang-Cilegon,” terang sumber INDOPOS yang enggan namanya dikorankan, Senin (18/3/2018).

Sumber terpercaya koran ini yang bekerja di lingkungan Pemprov Banten itu juga mengatakan, kalau  wanita yang jadi istri Caleg DPR RI itu memang mengajar di salah satu SMA negeri di Provinsi Banten.  

Namun sejumlah ASN lainnya di Pemprov Banten menduga,  kalau enam PNS yang berfoto memegang stiker Prabowo-Sandi sambil mengacungkan dua jari itu adalah guru honorer yang tak kunjung diangkat menjadi PNS. Akibatnya, mereka nekat mendukung salah satu pasangan Capres-Cawapres tersebut.

”Mungkin mereka itu guru honorer. Kalau sudah diangkat menjadi PNS, saya yakin tidak akan ada yang berani vulgar mendukung capres tertentu. Meski ASN memiliki hak politik juga,” ujar Nurhayati, salah seorang ASN di Pemprov Banten kepada koran ini.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin yang dikonfirmasi INDOPOS mengaku sudah mendapatkan informasi adanya sejumlah orang berpakaian PNS  Banten yang mendukung salah satu pasangan Capres-Cawapres yang fotonya viral di medsos tersebut.

”Kami sedang menelusuri tempat bekerja enam orang berseragam PNS Banten itu. Tim sekarang tengah melakukan pengecekan ke berbagai OPD (organisasi perangkat daerah),” terang Komarudin.

Dia juga menjelaskan, temuan foto ketidaknetralan ASN mendukung salah satu Capres-Cawapres dalam Pemilu 2019 yang sekarang lagi viral itu termasuk pelangaran disiplin yang cukup serius.

 Komarusin juga mengatakan, para PNS itu melanggar PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang diperkuat surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) tentang Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pemilu bernomor B/71/M. SM. 00.00/2017 yang melarang adanya aksi dukung mendukung calon anggota legislatif, kepala daerah dan Capres-Cawapres.

”Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, berdasarkan Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan managemen ASN adalah netralitas. Artinya, setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun,” tutur PNS senior bertitel doktor atau S3 ini.

Mantan pejabat Pemkab Tangerang ini juga menegaskan, jika diketahui bahwa enam orang  yang berpose mendukung salah satu pasangan Capres-Cawapres itu adalah PNS Banten, maka sanksi menanti mereka dari mulai sanksi ringan hingga menengah.

”Pelanggaran itu saksinya bisa penundaan kenaikan pangkat dan penundaan kenaikan gaji berkala bagi PNS tidak netral,” cetusnya. Karena itu, Komarudin mengimbau seluruh PNS Banten untuk menahan diri dan tidak berpihak kepada salah satu kandidat calon Presiden. 

”Saya tegaskan PNS tidak boleh berpihak mendukung Capres-Cawapres. Karena keterlibat ASN dapat memicu Pemilu 2019 tidak damai dan demokratis,” tegasnya. Komarudin juga menegaskan keberpihakan ASN dapat dikenai sanksi paling berat hingga pemberhentian tidak hormat sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010.

”Jika para ASN itu tetap nekat berpihak kepada salah satu  Capres-Cawapres, saya pastikan sanksi menanti. Selalu kepala BKD Banten saya hanya ingin menjaga netralitas PNS,” tegas Komarudin juga.


Tentang Kami


Statistik Kunjungan