Akhir Maret, Banten Miliki Sekda Baru


Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya dalam waktu dekat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bakal memiliki sekretaris daerah (sekda) yang baru. Diperkirakan, pada akhir Maret ini, nama pejabat Sekda Banten definitif bakal diketahui.

”Insyah Allah, akhir Maret ini nama Sekda Banten yang baru sudah diketahui,” terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Komarudin kepada INDOPOS, Senin (11/3/2019). Untuk diketahui, seleksi calon Sekda Banten memasuki babak akhir.

Sebelumnya tim Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Pemprov Banten menetapkan tiga nama dalam open bidding atau seleksi terbuka yang digelar akhir tahun lalu.

Tiga nama calon Sekda Provinsi Banten lolos dalam seleksi calon pejabat pimpinan tinggi madya itu sesuai peringkat adalah Widyaiswara Utama Sekretariat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Al Muktabar; profesor riset politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli dan Sekretaris KPU Septo Kalnadi.

Ketiga nama  itu lolos berdasarkan pengumuman nomor 025 -PANSEL/PTM/2019. Kini, tiga besar kandidat itu telah diajukan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan diajukan kepada Presiden untuk dipilih. ”Tiga kandidat calon Sekda Banten masih di sekretariat negara. Kalau sudah terpilih akan diumumkan,” papar Komarudin juga.

Komarudin yang juga sekretaris panitia seleksi kandidat Sekda Banten ini mengatakan bobot penilaian yang tidak singkron antara yang Sijapti (Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi) dengan pembahasan pansel, maka Pemprov Banten meminta kepada KASN untuk menyesuaikannya.

”Karena usulan pansel ditolak oleh KASN, maka itu kita ikuti rekomendasi dari KASN,” ujarnya. Dia membantah, usulan perubahan komposisi nilai itu karena adanya salah satu nama dari tiga besar calon Sekda Banten yang sudah diumumkan itu nilainya secara akumulatif kecil, dan kalah dari nama yang tidak masuk tiga besar.

Menurut Komarudin juga, fungsi KASN itu mengawasi seleksi, dan setiap tahapan itu kalau ada perubahan akan dikonsultasikan ke KASN. ”Karena usulan perubahan komposisi bobot ditolak, maka pansel akan mengikuti rekomendasi KASN,” cetusnya.

Komarudin mencontohkan, saat pertama pengumuman persyaratan, pansel seleksi sekda berpendapat persyaratan calon umur maksimal 58 bisa diturunkan jadi 57. Namun, karena KASN berpendapat tidak boleh ada penurunan usia maka pansel mengikuti. ”Artinya, mekanisme itu biasa dalam proses seleksi. Itulah fungsi koordinasi dan pengawasan oleh KASN,” cetusnya.

Untuk diketahui, sebelumnya KASN menolak usulan perubahan komposisi bobot penilaian seleksi JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) Madya Sekda Banten yang diusulkan Gubernur Banten Wahidin Halim melalui Pj Sekda Ino S Rawita degnan nomor surat 800/460-BKD/219 teratnggaal 12 Februari 2019 lalu.

Penolakan KASN dengan Nomor surat: B-731/ KASN/03/2019, terkait tanggapan laporan hasil seleksi terbuka JPT Madya Sekda Banten tertanggal 1 Maret 2019.  ”Kami menolak perubahan bobot penilaian yang diusulkan Pemprov Banten terkait seleksi terbuka jabatan Sekda Banten. Kami meminta timsel dan Pemprov Banten tetap berpatokan dengan rencana awal,” terang DR Waluyo Martowiyoto, Komisioner Bidang Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi (Monev) KASN kepada INDOPOS, Senin (11/3/2019).  

Waluyo tidak dapat menduga apa penyebab Pemprov Banten tiba tiba mengusulkan adanya perubahan komponen nilai Penelusuran Rekam Jejak dari 10 persen menjadi 5 persen, dan Wawancara Akhir dari nilai 30 persen menjadi 35 persen.

 ”Kami dari KASN tidak dapat menduga kenapa ada permintaan perubahan nilai, karena itu ranahnya Pemprov Banten dan pansel. Kita hanya minta dikembalikan ke awal,” tegasnya.


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan