BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI BANTEN MENGGELAR RAKOR KERJASAMA LUAR NEGERI


Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten menggelar Rapat Koordinasi Kerjasama Luar Negeri (Proses Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah)  di Ruang Rapat Lantai 2  Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten, KP3B Curung Kota Serang,Senin(3/11/2019). Rapat Koordinasi dengan tema (Proses Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah) itu diikuti oleh 32 peserta dari Pemerintah Kab/Kota se-Provinsi Banten.

Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten (Gunawan Rusminto, AP, M.Si) dalam sambutannya menyampaikan pesan dan Fungsi Kerja Sama adalah memberikan manfaat dan saling menguntungkan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten beliau mengharapkan semua OPD Provinsi Banten dan Pemerintah Kab/Kota dapat menggali peluang-peluang kerja sama dengan luar negeri.

Asisten Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat yang membuka sekaligus Narasumber menekankan bahwa kerjasama daerah khususnya kerjasama wajib hendaknya menjadi perhatian kita semua, karena alasan sebagaimana dimaksud di atas, juga sebagaimana termaktub dalam pasal 364 undang-undang nomor 23 tahun 2014, dalam hal kerjasama wajib tidak dilaksanakan oleh daerah, pemerintah pusat mengambil alih pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan, sedangkan biaya pelaksanaan kerjasama diperhitungan dari apbd masing-masing daerah yang bersangkutan.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerjasama daerah, pemerintah telah menerbitkan peraturan menteri dalam negeri  nomor  3 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri, peraturan menteri dalam negeri  nomor 22 tahun 2009 tentang petunjuk teknis tata cara kerjasama daerah serta peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2009 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan kerjasama antar daerah. Diharapkan dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, seluruh pemerintah daerah memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kerjasama baik kerjasama antar daerah maupun kerjasama dengan pihak ketiga serta kerjasama dengan luar negeri.

Dalam upaya menjalin kerjasama daerah tentunya kita di daerah menghadapi kendala-kendala serta permasalahan-permasalahan dalam implementasinya. oleh karena itu pemerintah provinsi banten dalam rangka pembinaan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2018 tentang kerjasama daerah, pada kesempatan ini menyelenggarakan rapat koordinasi kerjasama luar negeri dengan harapan kita mendapatkan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi di daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana arah kebijakan pemerintah pusat terkait dengan kerjasama dalam maupun luar negeri seiring dengan diberlakukannya undang-undang 23 tahun 2014. Untuk itu kami mengharapkan kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh peserta rapat dengan kehadiran narasumber dari tingkat pusat dalam hal ini Dari Pusat Fasilitasi Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Sementara itu, narasumber dari Pusat Fasilitasi Kerjasama Sekreatriat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menegaskan Secara umum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah ini mengatur mengenai penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan daerah lain, Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga, dan Kerja Sama Daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah.        


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan