DPRD Minta Gubernur WH Rundingan Dengan Walikota Arief


Para anggota dewan ini meminta Gubernur Wahidin Halim untuk terlibat secara aktif melakukan perundingan dengan Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah.
 
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Banten, Najib Hamas, mendorong pemprov melalui gubernur WH agar bisa segera melakukan lobi-lobi  Walikota Arief untuk melakukan pembahasan pelebaran jalan Hasyim Ashari yang sampai saat ini belum kunjung dikerjakan.
 
"Akibat proses pembebasan lahan yang selalu terkendala dan mengalami perubahan nilai setiap tahunnya, membuat pembangunan dan  pelebaran jalan Hasyim Ashari selalu gagal dikerjakan. Gubernur harus turun tangan melihat persoalan yang ada," katanya, Rabu (6/2).

Setiap harinya kondisi ruas jalan Hasyim Ashari selalu ramai dilalui kendaraan baik roda dua dan empat.

"Frekwensi jumlah kendaraan disana sangat tinggi sekali, lantaran badan jalan tidak lagi mampu menampung arus kendaraan yang melintas di atasnya, membuat kemacetan parah terjadi setiap harinya, dan kondisi ini telah terjadi sejak lama tanpa ada jalan keluarnya," paparnya.

Lanjut Najib, tingginya harga lahan di sepanjang ruas jalan Hasyim Ashari, Kota Tangerang tersebut diperkirakan bisa mencapai Rp 12 miliar untuk setiap 1 kilo meter nya.

Untuk itu pihaknya meminta kepada seluruh pihak untuk bisa bekerja sama dalam mensukseskan pelebaran jalan Hasyim Ashari ini agar terhindar dari kemacetan dan kebutuhan pabrik.

Senada diungkapkan oleh Anggota Komisi IV lainnya, Ahmad Fauzi. Menurut dia, harus ada keterlibatan langsung dari kepala daerah agar proses pelebaran jalan di Hasyim Ashari dapat diselesaikan.

"Gubernur harus segera duduk bersama untuk membahas pelebaran jalan Hasyim Ashari ini agar tidak berlarut-larut pekerjaannya, akibat pelebaran jalan yang selalu gagal dikerjakan lantaran harga tanahnya yang selalu berubah-ubah setiap tahunnya," katanya.

Akibat selalu berubahnya harga lahan di sepanjang ruas Jalan Hasyim Ashari tersebut itu, lanjut Rully (biasa Ahmad Fauzi dipanggil), dipastikan proyek pembebasan lahan termasuk pelebaran pada ruas jalan tersebut oleh Pemprov Banten tidak bisa dianggarkan, sebelum ada kepastian harga lahannya.
  
"Belajar dari pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, proses pembebasan lahan selalu menemui jalan buntu, selain menghindari silpa (sisa lebih penggunaan aggaran) di Pemprov Banten akibat pembangunan dan pelebaran jalan Hasyim Ashari yang selalu gagal terserah, seperti pada tahu-tahun sebelumnya. Maka ini harus segera dituntaskan dan dicari jalan keluarnya," ungkapnya.

Anggota Komisi IV DPRD Banten lainnya Toni Fathoni Mukson mengatakan, sebelum proses pembebasan lahan dilakukan, tim apresial pengadaan tanah sebelumnya telah melakukan penilaian di lapangan, pada tahun sebelumnya, sebelum pembangunan fisik dikerjakan pada tahun selanjutnya.

Adanya selisih waktu tersebut, lanjut Toni, menyebabkan harga lahan yang dimiliki oleh masyarakat mengalami perubahan setiap waktunya. Selain kasus double kepemilikan lahan, serta masalah-masalah lainnya yang menghambat proses pembebasan lahan pembangunan jalan milik Pemprov Banten agar bisa diperluas.

"Untuk itulah mulai tahun ini, kita (DPRD Banten), meminta kepada OPD agar bisa menyelesaikan permasalahan lahannya dulu sebelum paket pekerjaannya dianggarkan, agar tidak menjadi Silpa seperti tahun-tahun sebelumnya. kalau proses pembebasan lahan sudah rampung masalah pembangunan bisa kapanpun dikerjakan, sehingga tidak menghambat pembangunannya," katanya


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan