Dua Raperda Usul Dewan Disetujui, WH Minta Dioptimalkan


Persetujuan dua Raperda dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Banten yang di gelar di ruang paripurna DPRD Banten, Rabu (7/2/). Turut hadir Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dan pimpinan DPRD Banten.

WH menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD Banten, yang telah mengajukan dan membahas Raperda dengan baik, dan setelah melalui tahapan yang intensif.

WH menjelaskan, kemiskinan merupakan salah satu isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)  Banten tahun 2005-2025 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011. 

Karenanya, kata WH, penanggulangan Kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial telah menjadi prioritas pembangunan pada setiap tahapan RPJMD.

Pada akhir RPJMD tahun 2017-2022, Pemprov Banten menetapkan target indikator kinerja pengurangan kemiskinan yang cukup agresif, yaitu di bawah 5 persen, dan untuk capaian Tahun 2019 Angka Kemiskinan Provinsi Banten hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada bulan September Tahun 2018 adalah sebesar 5,25 persen.

"Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional yang sebesar 9,66 persen, atau yang terendah ke-enam setelah Provinsi DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kalimantan Tengah," kata WH. 

"Namun demikian, untuk mencapai target akhir RPJMD Tahun 2017-2022, kita masih perlu bekerja keras. Untuk itu kita terus melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan sesuai prioritas penanggulangan kemiskinan di daerah,” paparnya.

Dalam rangka koordinasi dan pemantauan program-program penanggulangan kemiskinan, lanjut WH, Pemprov Banten telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

"TKPK merupakan salah satu substansi yang diatur dalam ruang lingkup Raperda tersebut, di samping identifikasi terhadap warga miskin, penentuan indikator kemiskinan, penyusunan strategi dan program penanganan kemiskinan, pelaksanaan penanganan kemiskinan, serta kerjasama penanganan kemiskinan,” ujarnya.

Terkait Raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Banten tahun 2018-2025, WH menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan di Provinsi Banten, sebagai pelaksanaan salah satu urusan pemerintahan pilihan, dan berharap agar dapat mengoptimalkan segenap potensi daya tarik wisata yang ada di Provinsi Banten.

"Dengan adanya musibah tsunami kemarin telah banyak warga kita yang kehilangan pekerjaan dan ini membuat ketidakpastian, begitu juga kegiatan-kegiatan kepariwisataan. Sektor pariwisata memang harus dikembangkan, dibangun di provinsi banten tidak hanya dalam rangka mengundang wisatawan tetapi juga menyangkut lapangan pekerjaan,” katanya.

Karena itu kami mengapresiasi atas dua rancangan yang telah disepakati bersama ini. Berkaitan pansus pesisir dan pulau �"pulau kecil ini juga hal yang sangat strategis karena berkaitan dengan rencana kebijakan gubernur banten dalam rangka menata ulang bangunan-bangunan yang ada di sepanjang pesisir. Karena kamarin peristiwa tsunami yang terkena dampak parah adalah bangunan-bangunan yang ada di tepian laut,” sambung WH.


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan