Besaran Tukin ASN Pemprov Banten Masih Jadi Perdebatan


Akibatnya, Tukin untuk Januari 2019 yang akan dibayarkan pada Februari ini kemungkinan akan dibayarkan dengan besaran tukin tahun 2018 lalu.  
Meskipun besaran tunjangan kinerja (Tukin) atau Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPPNS)  Pemprov Banten untuk 2019 sudah dikeluarkan dalam surat keputusan (SK) kepala daerah pada akhir Desember 2018 lalu, namun realisasinya hingga saat ini belum dapat diterapkan.
  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Komarudin  mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan peraturan gubernur (Pergub)  tentang tukin 2019. Ada sejumlah poin yang perlu perhatian khusus karena erat kaitannya pada teknis pelaksanaan.

"Masih dibahas. Ada beberapa titik yang ada perbaikan. Di situ perhitungannya banyak, ada dua komponen besar, kinerja dan manajerial," kata Komarudin.

Komarudin menjelaskan, dua komponen tersebut perlu dilakukan penajaman karena memiliki aspek penilaian yang cukup detail. Bahkan hal itu diakuinya masih terjadi perdebatan dalam pembahasannya.

"Misalnya dari sisi prilaku dan aktivitas. Prilaku itu ada tujuh komponen, kelihatannya rumit kan ini. Ada yang misalnya soal prilaku, yang begitu-begitu sebenarnya yang masih tarik ulur. Ya kalau BKD sih inginnya ideal, semua komponen dinilai. Tapi ada pemikiran lain yang ternyata jangan rumit-rumit lah, yang simpel saja," paparnya.

Meski terlihat rumit, kata Komarudin, sebenarnya penerapan Tukin yang berbasis pada kinerja itu tidak rumit. Sebab, pihaknya pada pelaksanaannya nanti akan memberlakukan sebuah sistem. Dengan demikian, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya perlu memasukan komponen penilaian dan sistem akan memberikan nilai akhir dengan sendirinya.

"Sebenarnya tidak rumit karena sebenarnya hitung-hitungan semua elektronik. Pegawai kan hanya masuk saja. Masukin saja, nanti (sistem) menghitung sendiri sebenarnya, cuma karena hal baru jadi dianggap rumit," ungkapnya.

Karena pemberian tukin kini berbasis  kinerja, maka para ASN diminta untuk bisa memberikan loyalitasnya. 

"Nilai tukin naik tapi yang diterima belum tentu naik karena kan ada perhitungannya untuk menerimanya," imbuh Komarudin.

Diketahui, adapun perbandingan besaran tukin tahun anggaran 2018 dan 2019 terdiri atas pejabat eselon I (sekda) sebesar Rp 75 juta naik menjadi Rp 76,5 juta.

Pejabat eselon II/a yaitu asisten daerah Rp 41 juta menjadi Rp 55 juta, staf ahli gubernur Rp 36,5 juta menjadi Rp 40 juta. Selanjutnya, Kepala Bappeda, Inspektorat, BPKAD dan Bapenda sebesar Rp 41 juta menjadi Rp 55 juta. 

Sementara, Kepala SKPD lainnya Rp 32 juta menjadi Rp 47 juta. Berikutnya, eselon II/b yaitu Kepala Biro Hukum dan Biro Adpem yang Rp 27,5 juta menjadi Rp 40 juta dan lainnya Rp 23,5 juta menjadi Rp 28 juta. 

Selanjutnya pejabat Eselon III/a Rp 21 juta menjadi Rp 30 juta. Jabatan tersebut meliputi Sekretaris Bappeda, Inspektorat, BPKAD, Bapenda dan Kepala Bagian Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Inspektorat Pembantu Wilayah di lingkungan Inspektorat serta Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan pada Bappeda. Kemudian, pejabat eselon III/b sebesar Rp 16 juta menjadi Rp 26 juta.

Pejabat eselon IV/a meliputi Bappeda, Inspektorat, BPKAD, dan Bapenda Rp 20 juta. Sementara OPD lainnya Rp 19 juta, Kepala Sekolah Rp 14 juta. Sebelumnya, seluruh pejabat Eselon IV/a mendapat tunjangan Rp 13,5 juta. Lalu untuk pejabat eselon IV/b (Kasubag TU sekolah) Rp 13,5 juta. 

Jabatan fungsional umum golongan IV/d dari Rp 9 juta menjadi Rp 9,5 juta, golongan IV/c dari Rp 8,5 juta menjadi Rp 9,250 juta, golongan IV/b dari Rp 8,250 juta menjadi Rp 9 juta, golongan IV/a dari sebelumnya Rp 8 juta menjadi Rp 8,750 juta.

Golongan III/d semula sebesar Rp 3 juta menjadi Rp 8,50 juta, golongan III/c Rp 6,5 juta menjadi Rp 8,25 juta, golongan III/b Rp 6 juta menjadi Rp 8 juta dan golongan III/a Rp 5,5 juta menjadi Rp 7,9 juta.

Kemudian, golongan II/d Rp 5 juta menjadi Rp 6,1 juta, golongan II/c dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 6 juta, golongan II/b dari Rp 4 juta menjadi Rp 5,9 juta dan golongan II/a dari Rp 3,5 juta menjadi Rp 5,8 juta. Sementara untuk golongan I/d sampai I/a besarnya sama yaitu Rp 5 juta. Sebelumnya golongan I/d Rp 3 juta, golongan I/c Rp 2,75 juta, golongan I/b Rp 2,5 juta, golongan I/a Rp 2,250 juta. 


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan