BPJS Kesehatan Bakal Dapat Anggaran Rp5,2 Triliun


Pemerintah akan kembali menyuntikan dana talangan guna mengatasi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Untuk tahap kedua ini, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp5,2 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, pemerintah telah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan mengenai hal ini. Dana Rp5,2 triliun tersebut siap akan segera dicairkan.

“Mungkin nanti ditunggu, Insya Allah. Dalam waktu dekat akan dipersiapkan Kemenkeu dan BPJS. Kemenkeu sudah siapkan Rp5,2 triliun, nantinya akan dikoordinasikan dengan BPJS agar bisa memenuhi kewajibannya hingga akhir tahun,” ujarnya di Nusa Dua, Bali, Rabu (5/12), sebagaimana dilansir JawaPos.com.

Askolani juga memastikan pihaknya telah meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit penagihan iuran oleh BPJS Kesehatan. “Nanti setelah meeting lalu, akan audit sistem di BPJS untuk diverifikasi lagi di BPKP. Kedua, tentunya kewajiban BPJS akan diaudit BPKP untuk menjadi landasan pemerintah menetapkan kewajiban di 2019,” pungkasnya.

Pada bagian lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam outlook Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019, belanja BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai Rp33,8 triliun. Jumlah itu naik dari tahun lalu Rp29 triliun.

“Kami masih akan mengevaluasi berdasarkan penugasan kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit sistem kepada BPJS dari 2.400 rumah sakit di Indonesia,” kata Sri Mulyani di Istana Negara, Rabu (5/12).

Jumlah dana yang dikeluarkan BPJS terus melonjak seiring dengan banyaknya penderita penyakit degeneratif yang bergeser ke usia muda. Tantangan yang dihadapi seperti penyakit jantung, stroke, dan diabetes membuat BPJS mengalami defisit. Sehingga, lanjutnya, pemerintah bisa melihat betul kondisi keuangan BPJS seperti, sistemnya, tagihan, serta manajemen yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga diharapkan tidak terjadi tunggakan pembayaran klaim BPJS.

“Tak terjadi lagi delay ata penundaan terhadap pembayaran apabila proses tagihan dan verifikasi bisa diperbaiki secara baik dari sisi keakuratan. Kami minta BPKP utntuk melihat kepada keseluruhan sistem kepada BPJS maupun di 2400 rumah sakit,” jelasnya.

Pemerintah mencairkan Rp5,2 triliun untuk BPJS. Perinciannya Rp3 trilun dicairkan dan menyusul Rp2,2 triliun akan dilakukan beberapa minggu kemudian.

“Sambil tetap minta BPKP melakukan persiapan. Kami hanya memberikan waktu sampai 2 bulan lah kepada BPKP untuk bekerja melakukan evaluasi keseluruhan sebagian untuk tagihan Desember. Pemerintah akan mengevaluasi di bulan Januari,” kata Sri Mulyani. 


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan