Perda Pesisir Kelar, WH Pastikan Bongkar Bangunan Dekat Pantai


Rencana penggusuran akan direalisasikan pada tahun 2019 mendatang, setelah Perda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah rampung dan disahkan, dan akan diperkuat dengan peraturan gubernur atau Pergub.

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengungkapkan penggusuran bangunan yang berada di bibir pantai dilakukan lantaran dalam aturan garis sepadan pantai jarak 50 meter dari bibir pantai tak bisa diprivatisasi.

"Kita lagi bahas nanti ada pergubnya, saya bongkar nanti kalau sudah ada perdanya. Gubernur yang bongkar itu bangunan-bangunan dekat pantai. Kasih tahu sekarang, gubernur akan membongkar yang dekat pantai,” kata WH usai menghadiri rapat pimpinan di Aula KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (3/12) .

WH menjelaskan, harus sterilnya sepadan pantai dari bangunan dikarenakan area itu adalah hak publik. Semua akses menuju pantai tidak boleh diprivatisasi.

"Kewenangan pemprov, wilayah pesisir itu 0-12 mil, enggak boleh eksklusif. Pembangunan dari garis sepadan harus berjarak 50 meter dari pantai. Itu nanti kita laksanakan penertiban. Pantai sebenarnya punya hak publik, yang namanya pantai milik publik, enggak ada yang milik pribadi,” ungkapnya.

Sebelum dilakukan penggusuran, kata WH, pihaknya akan terlebih dahulu meminta para pemilik atau pengelola untuk mengosongkan bangunannya. Jika tak diindahkan maka pemprov siap menggugat mereka.

"Kan memang enggak boleh kan wilayahnya untuk akses publik. Yang penting tertibkan dulu wilayah pantai. Kita gugat, kita minta dibebaskan ada akses bagi rakyat. Hak nelayan, hak pelaut, siapa pun tidak boleh diganggu, itu aturannya,” ungkapnya.


Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan