Gubernur Banten : Sistem Zonasi tak Cocok di Banten


Gubernur Banten mengaku resah atas Peraturan Menteri Pendidikan (Permendikbud) terkait pelaksanaan PPDB tahun ini. Menurut dia, PPDB dengan sistem zonasi tidak cocok untuk diterapkan di Banten.

"Kita yang tahu persis persoalan di daerah kita. Market kita ini masyarakat, pelayanan kita diperuntukkan untuk publik. Jangan jadikan pendidikan alat kepentingan, pangkas persoalan-persoalan yang menghambat. Jangan bikin putus asa orang yang punya nilai bagus, orang miskin yang mengejar prestasi itu harus kita akomodasi," ungkapnya.

Menurut dia, sistem zonasi yang diterapkan tidak mampu menciptakaan keadilan bagi masyarakat Banten. Siswa yang miskin namun cerdas sulit menjangkau sekolah berkualitas, lantaran faktor jarak. Sementara itu, di lapangan masih ditemukan siswa dengan jarak dekat tidak terakomodasi karena ketidakjelasan standar minimum yang ditetapkan.

Dirinya meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Banten Al Muktabar dan para ahli pendidikan untuk merumuskan kembali hal-hal yang perlu dilakukan agar anak-anak yang tidak masuk dari hasil PPDB dapat terakomodasi ke sekolah-sekolah yang layak. Wahidin menuturkan, selalu tegas terkait pendidikan karena hal ini merupakan fondasi pembangunan berkualitas. Untuk itu, ia juga menyatakan akan membangun sebanyak mungkin sekolah di tiap kecamatan agar seluruh masyarakat Banten dapat terlayani pendidikannya.

"Kalau perlu bikin sekolah nanti kepala sekolahnya gubernur dan wakil gubernur, kalian semua yang bisa ngajar jadi sukarelawan mau nggak? Karena banyak orang pintar dari Banten sekolah di luar lantaran kurangnya fasilitas pendidikan di kita. Saya tidak mau lagi seperti itu. Bila perlu kita jemput mereka untuk sekolah. Kita harus maju, jangan kalah dengan negara lain," katanya.


Tentang Kami


Statistik Kunjungan