Kemendagri: Pengadaan Barang-Jasa Terindikasi Rawan Korupsi


Kepala daerah diingatkan mengikuti mekanisme dan aturan yang ada terkait pengadaan barang dan jasa dalam perencanaan anggaran yang disorot oleh KPK. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, telah bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk pengawasan pengadaan barang dan jasa di daerah.

"Saya kira salah satu area rawan korupsi yang sedang disoroti para penegak hukum khususnya KPK, kejaksaan, dan kepolisian adalah masalah pengadaan barang dan jasa. Dan ini sangat terkait perencanaan anggaran akan terkait dana hibah dan bansos terkait perizinan dan adanya monopoli," ujar Tjahjo di Jakarta, Senin (1/7/2019)

"Kita melakukan MoU untuk saling berkomitmen, berkomunikasi, supaya KPPU punya interaksi ke daerah, punya komitmen bersama apa yang menjadi program nasional, apa yang menjadi program daerah, harus dipangkas bahwa pengadaan barang dan jasa harus e-planning, sesuai aturan mekanisme yang ada, jangan ada monopoli," kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo, pengadaan barang dan jasa merupakan wilayah rawan korupsi. Hal tersebut tidak hanya di tingkat pemerintah pusat, namun juga di daerah. "Karena ini menyangkut area rawan korupsi, pengadaan barang dan jasa ini saya kira cukup marak tidak hanya di pusat, tapi ada di daerah," katanya.

Dia menyebutkan, jika semua kepala daerah menegakkan aturan yang sudah ada, maka tidak akan ada penyalahgunaan dalam pengadaan barang dan jasa. Sebab itu, Tjahjo mengingatkan jangan sampai ada kongkalikong dan monopoli di pemerintahan daerah.

"Kalau semua stakeholder mengikuti mekanisme aturan yang ada, baik perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan daerah yang ada, juga memonitor program LKPP yang online, saya kira tidak akan ada penyalahgunaan mengenai pengadaan barang dan jasa. Itu aja kuncinya ikuti mekanisme yang ada jangan ada kongkalikong, jangan ada monopoli. Karena KPPU punya wewenang memonitor itu," tandasnya. 


Tentang Kami


Statistik Kunjungan