Tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP Provinsi, TNI, Polri, BPBD, Dishub dan relawan menggelar pengecekan protokol kesehatan masyarakat sebagai implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 yang kemudian diubah dalam Pergub 45 tahun 2020 di 8 kabupaten/kota se-Provinsi Banten. Kegiatan tersebut telah berlangsung sejak Rabu (9/9/2020) lalu dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan edukasi terkait amanat Pergub tersebut kepada masyarakat.

Gubernur Banten Wahidin Halim mulai 7 September 2020 akan segera berlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh kabupaten/kota di wilayahnya. Hal ini menyusul dengan adanya tren kasus Covid-19 di 8 (delapan) kabupaten/kota di Provinsi Banten meningkat cukup signifikan.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Pemerintah Provinsi Banten kembali mendistribusikan dana zakat yang terkumpul dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Penyaluran dilaksanakan di pada di Aula LPTQ Masjid Al-Bantani, KP3B Curug, Kota Serang (Jum'at, 4/9/2020) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Pemerintah Provinsi Banten kembali mendistribusikan dana zakat yang terkumpul dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Penyaluran dilaksanakan di pada di Aula LPTQ Masjid Al-Bantani, KP3B Curug, Kota Serang (Jum'at, 4/9/2020)

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy secara resmi membuka Musyawarah Daerah I DPD Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Banten di Hotel Ratu Ultima Horison Kota Serang, Kamis (3/9/2020). Dalam sambutannya, Wagub meminta IWAPI Banten membantu pemerintah daerah (pemda) di Banten yang tengah melakukan upaya pemulihan atau recovery ekonomi yang beberapa bulan terakhir terdampak pandemi Covid 19.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meminta agar provider untuk dapat segera memperluas jaringan internet hingga ke pelosok Banten khususnya bagian Selatan. Sehingga seluruh siswa dapat belajar secara daring ditengah Pandemi Covid-19. 

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama pimpinan KPK Alexander Marwata mengupayakan agar transparansi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat berlangsung transparan, artinya terbuka untuk masyarakat umum sehingga tidak memicu terjadinya tindak pidana korupsi. Hal tersebut dibahas pada rapat koordinasi terkait Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di RSU Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (01/09/2020).

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Banten menghimbau para anggota DWP se-Provinsi Banten untuk andil secara aktif dalam berpartisipasi mengedukasi warga masyarakat wajib menggunakan masker.