"Kita sama-sama mengerjakan basis pelayanan dasar dalam otonomi daerah. Persoalannya, bagaimana membangun komunikaai antar kita dalam berbagi peran," demikian diungkap Gubernur Banten Wahidn Halim (WH) saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan APBN Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019 di Aula Bappeda Kabupaten Tangerang, Kamis, (16/01/2019).

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menghadiri pertemuan tahunan industri jasa keuangan (PTIJK) 2020 di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Kamis (16//2020). Wagub mengaku, Pemprov Banten siap mendukung kebijakan strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dipaparkan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di hadapan Presiden Joko Widodo dalam acara tersebut.

Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) bulan September 2019, Penduduk miskin di Provinsi Banten mengalami penurunan sebanyak 13,04 ribu orang dari total 654,46 ribu orang per Maret 2019 menjadi 641, 42 ribu orang pada September 2019. Atas data tersebut, Gubernur menyatakan bahwa pada tahun 2020 ini capaian penurunan angka kemiskinan harus lebih baik dengan terus melakukan upaya-upaya strategis pengentasan kemiskinan baik dari komoditi makanan maupun non makanan.

"Tegur saya. Kritik saya. Karena saya sedang memegang amanah masyarakat, milik bapak/ibu juga," ungkap Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) saat memberikan sambutan Peresmian Pengurus Keluarga Besar Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten KP3B, Curug Kota Serang, Rabu (15/01/2020).

Rapat Penyusunan rancangan Permendagri tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah

"Kehadiran kita di sini, semoga menjadi bagian dari upaya tata nilai budaya kerja." Demikian diungkap Sekretaris Daerah Provinsi Banten Al Muktabar membacakan sambutan Gubernur Banten Wahidin Halim saat memimpin Apel Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Provinsi Banten di Lapangan Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang (Rabu, 15/01/2020).

Pemerintah Provinsi Banten melanjutkan penanganan dampak bencana banjir longsor di Kabupaten Lebak ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Seiring dengan hanya Pemkab Lebak saja yang memperpanjang masa tanggap darurat. Gubernur Banten Wahidin Halim menjelaskan, sebagai wakil Pemerintah Pusat, Pemprov Banten dapat menetapkan ataupun memperpanjang masa tanggap darurat apabila ada beberapa daerah atau minimal dua kabupaten/ kota yang terkena bencana alam menetapkan hal yang sama sehingga mempermudah penanganan lintas kabupaten/kota.