Produk Hukum

1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019 KLIK DISINI

2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2OI9 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PET{YELENGGARAAN PEM ERI NTAHAN DAERAH KLIK DISINI

3. PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 8 TAHUN 2012 KLIK DISINI

4.PEDOMAN KEPEGAWAIAN PROVINSI BANTEN KLIK DISINI

5. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  GUBERNUR BANTEN NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN KLIK DISINI

6. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 73 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA PEMERINTAH   PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 KLIK DISINI 

7. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 KLIK DISINI

8. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN KLIK DISINI

9. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, TIPE, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN klik disini

10. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019 KLIK DISINI

11. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2OI9 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEM ERI NTAHAN DAERAH KLIK DISINI

12. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI KLIK DISINI 

13. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL klik disini

14. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH KLIK DISINI

15. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK KLIK DISINI

16. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI KLIK DISINI

17. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG TATA KELOLA SISTEM ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN KLIK DISINI

18. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2018TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KLIK DISINI

19. PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KLIK DISINI

20. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 74 TAHUN 2017 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN KLIK DISINI 

21. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR  2 TAHUN 2012 KLIK DISINI

22. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR  1 TAHUN 2016 KLIK DISINI 

23. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA klikdisini

24. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN KLIK DISINI

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN KLIK DISINI

25. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG KERJA SAMA DAERAH KLIK DISINI

26. KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 489. l/Kep. 113-Huk / 2O17 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  KLIK DISINI

27. PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG TATA KELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KLIK DISINI

28. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN KLIK DISINI

29. Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah klik disini

30. Permenlu No. 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Paduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah klik disini

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 116 Tahun 2003 tentang Pemberian Ijin ke Luar Negeri dengan Alasan Penting bagi Pejabat Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota klik disini

32. Permendagri No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri klik disini

33. Permendagri No. 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah klik disini

34. Permendagri No. 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemmbetukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi klik disini

35. Permendagri No. 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri klik disini

36. Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah klik disini

37. Permendagri No. 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah klik disini

38. Permendagri No. 74 tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota KLIK DISINI

39. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  KLIK DISINI

40. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KLIK DISINI

41. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KLIK DISINI

42. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL KLIK DISINI

43. PERGUB NOMOR 16 TAHUN 2011 KLIK DISINI

44. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA KLIK DISINI

45. PERMENDAGRI RI NO 98  TAHUN 2018 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMABANGUNAN DAERAH KLIK DISINI

46. UU NOMOR 40 Tahun 1999 TENTANG PERS KLIK DISINI

47. Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik  KLIK DISINI

48. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 51 TAHUN 2017 KLIK DISINI

49. KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT NOMOR :  01/KEP/KIP/2018 KLIK DISNI

50. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 100 - 53 TAHUN 2018 TENTANG PERINGKAT DAN SATATUS KINERJA PENYUSUNAN PEMERINTAH DAERAH SECARA NASIONAL KLIK DISINI

51. PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2018  TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KLIK DISINI

52. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENDAGRI & PEMDA, KDH & WAKIL KDH, PIMPINAN & ANGGOTA DPRD KLIK DISINI

53. PERMENDAGRI NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KLIK DISINI

54. PERMENDAGRI NO 73 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERSETUJUAN TERTULIS UNTUK MELAKUKAN PENGGANTIAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KLIK DISINI

55. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAHDENGAN BADAN SWASTA ASING KLIK DISINI

56. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN EVALUASI PERKEMBANGAN DAERAH OTONOM BARU KLIK DISINI

57. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 Tahun 2010 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN KLIK DISINI

58. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH, DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KLIK DISINI

59. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KLIK DISINI

60. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DENGAN LEMBAGA ASING NONPEMERINTAH KLIK DISINI

61. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH KLIK DISINI

62. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERIAN IJIN KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING BAGI PEJABAT NEGARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI, KABUPATEN / KOTA KLIK DISINI

63. PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 09/A/KP/XII/2006/01TENTANG PANDUAN UMUM TATA CARA HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH KLIK DISINI

64. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK LUAR NEGERI KLIK DISINI

65. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Klik disini

66. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik klik disini

67. Peraturan Pemerintah No. 61 tentang Pelaksanaan UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Klik disini

68. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DANPEMERINTAHAN DAERAH KLIK DISINI

69. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL klik disini

70.  Peraturan Perangkat Daerah PP No. 18 Tahun 2016 klik disini

71. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN  2015​ Klik disini

72. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik klik disini

73. LAMPIRAN PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Klik Disini

74. PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Klik Disini

75. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENDOKUMENTASIAN HASIL PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI DAERAH Klik Disini

76. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Klik Disini

77. PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015 Klik Disini

78. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG Klik Disini

79. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Klik Disini

80. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Klik Disini

81. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Klik Disini

82. LAMPIRAN PERMENDAGRI NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Klik Disini

83.PERMENDAGRI NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Klik Disini

84. UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Klik Disini

85. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2014 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Klik Disini

86. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ( SUB BAGIAN OTONOMI DAERAH ) BIRO PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN Klik Disini

87. "PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA" Klik Disini

88. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 14 TAHUN 2013"TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN" Klik Disini

89. PEDOMAN PENEGASAN BATAS DAERAH Klik Disini

90. UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

91. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN

92. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN KLIK DISINI

93.  PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA KLIK DISINI

94. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KLIK DISINI

95. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI KLIK DISINI

96. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN KLIK DISINI