Produk Hukum

 

A. Undang-undang  

  • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH KLIK DISINI

  • UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik klik disini

  • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK KLIK DISINI

  • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI KLIK DISINI

  • UU NOMOR 40 Tahun 1999 TENTANG PERS KLIK DISINI

  • UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG Klik Disini

  • UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Klik Disini

  • UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG Klik Disini

  • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Klik Disini

  • UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Klik Disini

  • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN KLIK DISINI

 Peraturan Presiden :

  1. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI KLIK DISINI

  2. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI KLIK DISINI 

  3. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL klik disini

  4. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK klik disini

  1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 2020 TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI klik disini

  2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN  2019​  TENTANG TATA CARA PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMERINTAH DAERAH Klik disini

  3. PERMENDAGRI NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Klik Disini

  4. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN  2015​ Klik disini

  5. LAMPIRAN PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Klik Disini

  6. PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2018  TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KLIK DISINI

  7. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENDAGRI & PEMDA, KDH & WAKIL KDH, PIMPINAN & ANGGOTA DPRD KLIK DISINI

  8. PERMENDAGRI NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KLIK DISINI

  9. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019 KLIK DISINI

  10. PERMENDAGRI NO 73 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERSETUJUAN TERTULIS UNTUK MELAKUKAN PENGGANTIAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KLIK DISINI

  11. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN EVALUASI PERKEMBANGAN DAERAH OTONOM BARU KLIK DISINI

  12. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 Tahun 2010 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN KLIK DISINI

  13. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH, DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KLIK DISINI

  14. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KLIK DISINI

  15. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DENGAN LEMBAGA ASING NONPEMERINTAH KLIK DISINI

  16.  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH KLIK DISINI

  17. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERIAN IJIN KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING BAGI PEJABAT NEGARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI, KABUPATEN / KOTA KLIK DISINI

  18. PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 09/A/KP/XII/2006/01TENTANG PANDUAN UMUM TATA CARA HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH KLIK DISINI

  19. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK LUAR NEGERI KLIK DISINI

  20.  PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Klik Disini

  21. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENDOKUMENTASIAN HASIL PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI DAERAH Klik Disini

  22. LAMPIRAN PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Klik Disini

  23. PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Klik Disini

  24. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENDOKUMENTASIAN HASIL PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI  DAERAH Klik Disini

  25.  PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Klik Disini

  26. PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015 Klik Disini

  27. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2014 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Klik Disini

  28. PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2018  TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KLIK DISINI

  29. PERMENDAGRI NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KLIK DISINI

  30. PERMENDAGRI NO 73 TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERSETUJUAN TERTULIS UNTUK MELAKUKAN PENGGANTIAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KLIK DISINI

  31. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN EVALUASI PERKEMBANGAN DAERAH OTONOM BARU KLIK DISINI

  32. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 Tahun 2010 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN KLIK DISINI

  33. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH, DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KLIK DISINI

  34. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KLIK DISINI

  35. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DENGAN LEMBAGA ASING NONPEMERINTAH KLIK DISINI

  36. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH KLIK DISINI

  37. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERIAN IJIN KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING BAGI PEJABAT NEGARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI, KABUPATEN / KOTA KLIK DISINI

  38. PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 09/A/KP/XII/2006/01TENTANG PANDUAN UMUM TATA CARA HUBUNGAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH DAERAH KLIK DISINI

  39. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK LUAR NEGERI KLIK DISINI

  40. PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Klik Disini

  41. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENDOKUMENTASIAN HASIL PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI DAERAH Klik Disini

  42. LAMPIRAN PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Klik Disini

  43. PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Klik Disini

  44. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENDOKUMENTASIAN HASIL PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI  DAERAH Klik Disini

  45. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Klik Disini

  46. PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015 Klik Disini

  47. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAHDENGAN BADAN SWASTA ASING KLIK DISINI

  48. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN EVALUASI PERKEMBANGAN DAERAH OTONOM BARU KLIK DISINI

  49. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 Tahun 2010 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN KLIK DISINI

  50. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH, DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KLIK DISINI

  51. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KLIK DISINI

  52. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA DEPARTEMEN DALAM NEGERI DENGAN LEMBAGA ASING NONPEMERINTAH KLIK DISINI

  53. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH KLIK DISINI

  54. PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2018  TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KLIK DISINI

  55. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENDAGRI & PEMDA, KDH & WAKIL KDH, PIMPINAN & ANGGOTA DPRD KLIK DISINI

  56. PERMENDAGRI NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KLIK DISINI

  57. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH KLIK DISINI

  58. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA klik disini

  59. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019 KLIK DISINI

  60. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2012 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN klik disini

  61. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  3  TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG DENGAN KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN klik disini

  62. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN klik disini

  63. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TANGERANG DENGAN KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN klik disini

  64. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANGBATAS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN DENGAN KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN klik disini

  65. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN klik disini

  66. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA klik disini

  67. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KLIK DISINI

  68. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2014 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Klik Disini

  69. Permendagri No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri klik disini

  70. Permendagri No. 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah klik disini

  71. Permendagri No. 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemmbetukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi klik disini

  72. Permendagri No. 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri klik disini

  73. Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah klik disini

  74. Permendagri No. 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah klik disini

  75. Permendagri No. 74 tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota KLIK DISINI

  76. Permendagri No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri klik disini

  77. Permendagri No. 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah klik disini

  78. Permendagri No. 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembetukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi klik disini

  79. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TANGERANG DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN klik disini

  80. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN KOTA SERANG PROVINSI BANTEN klik disini

  81. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN, KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN DAN KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT DENGAN KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN  klik disini

  82. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG BATAS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN PROVINSI BANTEN klik disini

  83. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 2017 TENTANG PENEGASAN BATAS DAERAH klik disini

  84. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN klik disini

  85. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  5  TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN klik disini

  86. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  4  TAHUN 2016 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG DENGAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN klik disini

  87. PERATURAN MENTERI SEKRETARIAT NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI  Klik disini

  1. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR : 5 TAHUN 2006 TENTANG PANDUAN UMUM KERJASAMA LUAR NEGERI BAGI INSTANSI PEMERINTAHAN DAERAH DI WILAYAH PROVINSI BANTEN Klik disini

  2. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN KLIK DISINI

  3. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 45 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SE-PROVINSI BANTEN Klik disini

  4. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  GUBERNUR BANTEN NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN KLIK DISINI

  5. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN KLIK DISINI

    LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN KLIK DISINI

  6. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 74 TAHUN2017 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN KLIK DISINI 

  7. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG TATA KELOLA SISTEM ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN KLIK DISINI

  8. KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 489. l/Kep. 113-Huk / 2O17 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  KLIK DISINI

  9. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN KLIK DISINI

  10. PERATURAN KOMISI INFORMASI PUSAT NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK Klik disini

  11. PERATURAN KOMISI INFORMASI PUSAT NOMOR 1TAHUN 2013 TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK klik disini

  12. KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT NOMOR :  01/KEP/KIP/2018 KLIK DISNI

  13. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  GUBERNUR BANTEN NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN KLIK DISINI

  14. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 73 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA PEMERINTAH   PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018 KLIK DISINI 

  15. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN KLIK DISINI

  16. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, TIPE, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN klik disini

  17. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG TATA KELOLA SISTEM ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
    PEMERINTAH PROVINSI BANTEN KLIK DISINI

  18. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 74 TAHUN2017 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN KLIK DISINI 

  19. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN KLIK DISINI

  20. LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN DIKLIK SINI

  21. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 51 TAHUN 2017 KLIK DISINI

  22. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 14 TAHUN 2013"TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN" KlikDisini

  1. PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 8 TAHUN 2012 KLIK DISINI

  2. PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KLIK DISINI

  1. UU No 14 Tahun 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK klik disini

  2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK KLIK DISINI

  3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI KLIK DISINI

  4. UU NOMOR 40 Tahun 1999 TENTANG PERS KLIK DISINI

  5. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL klik disini

  6. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK klik disini

  7. KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 489. l/Kep. 113-Huk / 2O17 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  KLIK DISINI

  8. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN KLIK DISINI

  9. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG TATA KELOLA SISTEM ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN KLIK DISINI

  10. PERATURAN KOMISI INFORMASI PUSAT NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK Klik disini

  11. PERATURAN KOMISI INFORMASI PUSAT NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK klik disini

  12. KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT NOMOR :  01/KEP/KIP/2018 KLIK DISNI

  13. RANCANGAN TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN klik disini

  14. RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR ................TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI BANTEN Klik disini

  15. RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR ................TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI BANTEN  Klik disini

  16. PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KLIK DISINI