“WUJUDKAN KECAMATAN SEBAGAI PUSAT PELAYANAN DAN SIMPUL PELAYANAN”

“WUJUDKAN KECAMATAN SEBAGAI PUSAT PELAYANAN DAN SIMPUL PELAYANAN”

Kota Serang - Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan secara transparan dan akuntabel Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten menyelenggarakan acara Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan  WKP I (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan) di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Lt. II Gedung SKPD Terpadu KP3B Curug - Serang Kamis 13/02/2020.

Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten (Gunawan Rusminto, AP, M.Si), dalam sambutannya mengatakan dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Camat memiliki peran yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam pembangunan daerah Bupati/Walikota dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat berdasarkan pemetaan pelayanan publik. Kewenangan tersebut berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, dan kewenangan yang lain.

Disampaikan Gunawan juga Camat memiliki peran desentralisasi administrasi di bawah Bupati/Walikota sehingga diharapkan Camat harus meningkatkan kapasitas pemahaman tugas dan wewenangnya. selain dari itu Camat mempunyai tugas delegatif yaitu Bupati/Walikota bisa melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat berdasarkan pemetaan pelayanan publik”

Acara yang dimoderatori oleh Kabag Admistrasi Wilayah (Drs. H. Nanang Nata Irawan, M.Si) itu menghadirkan Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama yakni (Sugiarto, S.E, M.Si) dengan materi Evaluasi Pelimpahan Kewenangan dan  Evaluasi Kinerja Kecamatan.

Sebelumnya Sugiarto menyampaikan maksud pelimpahan sebagian kewenangan mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan Bagi Kantor/Badan Pelayanan Terpadu di Kabupaten/Kota.

Menurut Sugiarto tujuan pelimpahan kewenangan Bup/Wal Kepada Camat guna mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dgn kepentingan dan kebutuhan masyarakat di kecamatan.

“Selain itu juga bahwa optimalisasi peran kecamatan dalam membangun akses dan meningkatkan mutu pelayanan, sehingga pelayanan menjadi cepat, mudah, terjangkau, profesional sehingga mendorong terwujudnya kecamatan sebagai pusat pelayanan, serta sinergitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan instansi vertikal tingkat kecamatan dan cabang dinas maupun UPTD yang ada dikecamatan dapat berjalan efektif dan efisien ujar Sugiarto”.