Tingkatkan Hubungan Kerja Sama Teknik Luar Negeri
Tingkatkan Hubungan Kerja Sama Teknik Luar Negeri

Tingkatkan Hubungan Kerja Sama Teknik Luar Negeri

Kementerian Dalam Negeri mengelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri yang dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 13 September 2019, kegiatan tersebut bertempat di Hotel pangeran Beach Jl. Ir. H. Juanda No. 79 Flamboyan Baru, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan peserta berjumlah 61 (enam puluh satu) orang dari Kementerian/Lembaga, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah hadir dalam kesempatan tersebut narasumber dari Kepala Bidang Antar Negara, Kepala Biro Kerja Sama dan Rantau, Setda Pemerintah Sumatera Barat, Direktur Asia Timur dan Fasifik, Ditjen Asia Fasifik dan Afrika Kemenlu, Chief Representative JICA Indonesia office, Country Direktor KOICA Indonesia office.

 

Kepala Bidang Kerja Sama Antar Negara (Ir. Muhammad Arif Hidayat, M.Eng, MPP) dalam sambutannya menyampaikan melalui rakor ini diharapkan terjadi peningkatan kemampuan aparatur pengelola kerja sama dalam merumuskan setiap perikatan perjanjian kerja sama, sehingga aparatur sebagai pintu utama pengawal kerja sama di daerah dapat berkontribusi untuk mencapai dan menjaga keberhasilan pelaksanaan kerja sama yang akhirnya dapat menunjang pembangunan di daerah.

 

Kegiatan diharapkan juga dapat  menjadi sebuah wadah bagi kita semua untuk saling berbagi pengalaman mengenai keberhasilan, hambatan-hambatan dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama teknik luar negeri.

 

Perkembangan pelaksanaan kerja sama tersebut tentunya memerlukan perhatian kita bersama, agar pelaksanaan program yang dikerjasamakan dapat terkoordinasi, termonitor, dan tidak bertentangan dengan program pembangunan yang sedang dijalankan oleh pemerintah pada umumnya, dan pemerintah daerah pada khususnya. Intensitas dan kapasitas kerjasama teknik yang selama ini terjalin telah banyak membawa berbagai dampak positif dan sangat berarti dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah guna mensejahterakan masyarakat. pengembangan ekonomi di daerah, dan pemberdayaan masyarakat.

 

Arif juga mengatakan saat ini untuk kerjasama teknik, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan beberapa perjanjian kerjasama dengan beberapa mitra pembangunan dari luar negeri, antara laindengan Pemerintah Australia – Departement Foreign Affairs and Trade (DFAT) melalui Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), Pemerintah Jepang - Japan International Cooperation Agency (JICA) melalui programPilot Survey for Desseminating Small and Medium Enterprises Technologies (SME’s), serta Japan Overseas Cooperation Volunteers (JOCV).

 

Beberapa rekomendasi yang dapat disampikan dalam rakor dan evaluasi kerja sama teknik luar negeri ini adalah :

  1. Pemerintah daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan Lembaga luar negeri, setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang saling menguntungkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang Kerja Sama Daerah.
  2. Pelaksanaan kerja sama luar negeri diharapkan tidak sekedar menjadi rutinitas administratif, namun diarahkan sebagai pemicu inovasi khususnya di daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  3. Kementerian Dalam Negeri akan senantiasa mensinkronisasikan kebijakan-kebijakan terkait dengan kerja sama luar negeri dengan kementerian/lembaga teknis terkait di pusar, serta Kementerian Luar Negeri, guna mendukung pelaksanaan kerja sama luar negeri yang tertib, efektif dan efisien.
  4. Pemerintah Daerah agar teliti dalam mengidentifikasi potensi manfaat dan dampak kedepan melalui pemetaan kajian bersama dan perlu diperhatikan bersama.
  5. Pemerintah Daerah dapat membuka peluang kerja sama yang ditawarkan oleh lembaga luar negeri salah satunya Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam meningkatkan pelayanan publik dan percepatan pembangunan di daerah, serta meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
  6. Pemerintah Daerah yang sudah melakukan penandatanganan kerja sama dengan lembaga di luar negeri baik itu bentuknya LOI segera meningkatkan statusnya menjadi Memorandum of Understanding (MoU)  dan yang sudah mempunyai MOU wajib untuk melaksanakan kegiatannya yang tercantum dalam MOU tersebut.
  7. Pemda agar melaporkan secara periodik kepada Kementerian Dalam Negeri baik kendala atau tantangan serta manfaat sehingga Kementerian Dalam Negeri dapat memfollow up ke depannya.
  8. Pemda agar mengadakan evaluasi terhadap kerja sama yang ada di daerahnya masing-masing karena menjadi dasar Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi kerja sama tersebut dan tindak lanjut perpanjangan ke depan.
  9. Pelaksanaan kerja sama pemda yang ada di luar negeri harus dilaksanakan dengan mekanisme kompilasi, koordinasi konsultasi yang efektif baik antara pemda dan pemerintah pusat, baik antara perangkat daerah di pemerintahan daerah tersebut  dan juga antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri.

Demikian, disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.