Sosialisasi Pembatasan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri

Sosialisasi Pembatasan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri

Kota Serang - Biro Pemkesra Setda Provinsi Banten mengikuti Rapat Sosialisasi Pembatasan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Rapat tersebut digelar secara virtual dengan mengundang Sekretaris Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.
 

“Rapat ini bertujuan untuk menyampaikan kebijakan Pemerintah Pusat terkait pembatasan perjalanan dinas luar negeri bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, ketua/pimpinan DPRD, ASN Pemda dan ASN Kemendagri serta izin alasan penting ke luar negeri bagi kepala daerah dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 varian omicron di Indonesia serta sebagai tindaklanjut arahan Bapak Presiden RI pada Rapat Terbatas tanggal 16 Januari 2021 yang melarang Pejabat untuk melaksanakan perjalanan ke luar negeri untuk sementara waktu dan hanya kegiatan yang bersifat sangat esensial saja pergi ke luar negeri”.

 

Hal itu disampaikan oleh Bapak Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si) saat memimpin Rapat Sosialisasi Pembatasan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri di Gedung Kemendagri Jl. Medan Merdeka Utara No.7 Gambir Jakarta Pusat pada Selasa, (18/01/2022).

 

Sebagai upaya untuk mencegah perjalanan ke luar negeri, saat ini pemerintah telah mengeluarkan empat surat edaran :

  1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor tanggal 6 Desember 2021 Nomor 099/6937/SJ tentang Imbauan Menunda Perjalanan ke Luar Negeri;
  2. Surat Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 6 Desember 2021 Nomor B-02/KSN/S/LN.00.00/12/2021 Kebijakan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19);
  3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 13 Januari 2022 Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Negeri bagi pegawai ASN pada Masa Pandemi Covid-19;
  4. Surat Menteri Sekretaris Negara tanggal 17 Januari 2022 Nomor B-18/KSN/S/LN.00/01/2022 tentang 2021Kebijakan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19).

 

“Sanksi tegas telah diberlakukan terhadap setiap pelangarnya, oleh karena itu bagi pemda yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dan rekomendasi kemendagri akan diberikan hukuman disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku" jelasnya. 

 

“Adapun Sanksi Pelanggaran Perjalanan ke Luar Negeri UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.

"Selain itu Kemendagri meminta agar pemerintah daerah dapat berkonsentrasi mengendalikan penyebaran virus Covid-19 di lapangan, seperti dengan menegakkan protokol kesehatan, mengakselerasi vaksinasi, dan memperketat kegiatan masyarakat" pungkas Bapak Plt. Sekretaris Jenderal".