Sinergikan Program Kerja Sama Ormas Asing dengan Program Prioritas Nasional dan Daerah

Sinergikan Program Kerja Sama Ormas Asing dengan Program Prioritas Nasional dan Daerah

Kementerian Dalam Negeri RI melalui Pusat Fasilitasi Kerjasama Bidang Kerjasama Organisasi Internasional dan Lembaga Asing mengelar Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi dengan Tema “Peningkatan Kemanfaatan Kerja Sama dan Penguatan Peran Pemerintah beserta Pemerintah dalam Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Program Kerja Sama Tahun 2019” pada tanggal 23-25 Oktober 2019, kegiatan tersebut bertempat di Hotel Aryaduta Tugu Tani, Kecamatan Gambir, Jakarta. (25/10/19).

Rapat Monev tersebut berjumlah 70 orang peserta dari Kementerian Dalam Negeri, Pejabat Pemerintah Provinsi, Perwakilan Kementerian/Lembaga Terkait, Pengurus Ormas Asing yang bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri, hadir dalam kesempatan tersebut narasumber Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama, Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional, Direktur Kewaspadaan Nasional, Kepala Bidang OILA.

Kepala Pusat Fasilitasi (Dr. Nelson Simanjuntak, SH., M.Si) mengatakan berdasarkan kondisi aktual saat ini, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan kerja sama dengan 11 Organisasi Kemasyarakatan Asing (Ormas Asing) yang ruang lingkup programnya meliputi pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, perlindungan anak, pertanian, wisata, kesehatan dan penanggulangan bencana. Ormas asing tersebut bermitra dengan beberapa unit Eselon 1 di Kemendagri, yaitu Ditjen Bina Bangda, Ditjen Bina Pemdes, dan BPSDM, dimana programnya melibatkan pemerintah daerah sebagai lokasi pelaksanaan kerjasama.

Menurutnya peluang untuk melakukan kerja sama dengan Organisasi Internasional dan Lembaga Asing terbuka semakin lebar. Kerja sama tersebut merupakan salah satu sumber yang dapat dimanfaatkan untuk mengisi celah pembangunan yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah, baik untuk program pembangunan di level nasional maupun untuk pembangunan di level daerah. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan terobosan dan inovasi dari Aparatur Sipil Negara baik di pusat maupun di daerah untuk mengoptimalkan kerja sama yang ada serta menangkap peluang kerja sama lain dengan melihat kebutuhan serta potensi yang dimiliki.

Dalam kesempatan tersebut Nelson mengharapkan interaksi aktif untuk dapat berdiskusi, sharing pengalaman, serta memberikan masukan dalam mengoptimalkan kinerja dan pelaksanaan kerja sama dengan Organisasi Internasional dan semoga kedepannya seluruh pihak yang terkait dengan kerja sama dengan Organisasi Internasional dapat semakin bersinergi dalam program kerja sama dengan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta terciptanya komitmen, dan pemahaman yang sama terhadap peran dari para pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam mendukung pelaksanaan program kerja sama Ormas Asing.

Kemendagri juga telah memiliki MoU dengan beberapa Organisasi internasional seperti UCLG ASPAC, CIRDAP, dan ICDO serta telah menjadi pelaksana kegiatan atau implementing agency pada beberapa Program Prioritas Nasional yang pendanaannya bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) yang donornya berasal dari World Bank, International Fund for Agricultural Development (IFAD), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Asian Development Bank (ADB), dan UNICEF.

Beberapa hal menjadi catatan dari Kementerian Dalam Negeri yang perlu dipahami bersama bahwa :

  1. Ajang ini diharapkan bisa menjadi ajang selain tukar pengalaman berbagi desprektis juga dapat menjadi agenda untuk kita selenggarakan pada kesempatan-kesempatan yang mungkin kita dapat sepakati bersama agar isu-isu terkini dapat kita tangani dan carikan solusi bersama;
  2. Dapat menjadi awal komunikasi, konsultasi dan koordinasi bagi kita semua agar pelaksanaan program-program dengan Ormas asing ini dapat kita pahami bersama dan dilaksanakan dengan komitmen yang sama juga;
  3. Melalui Forum-forum seperti ini dapat meningkatkan komitmen dari antar Stakeholder agar juga kegiatan-kegiatan dengan ormas asing ini bisa berjalan dengan lancar dan didukung penuh oleh pihak yang berkepentingan;
  4. Adanya pemahaman yang lebih dengan adanya awal komunikasi, konsultasi dan koordinasi kita semua kapan saatnya kita mememberikan fasilitasi, kapan saatnya kita berperan aktif, kapan saatnya kita meminta pertanggung jawaban atau evaluasi terhadap temen-temen dari kegiatan INGO Internasional itu sendiri ataupun harus menerima feedback dari INGO itu sendiri.

Lebih lanjut Kepala Bidang Kerjasama Organisasi Internasional dan Lembaga Asing menuturkan beberapa isu yang telah disampaikan dapat menjadi konsentrasi kita semua bersama untuk nantinya menjadi pemahaman bersama dalam merespon kegiatan yang dilaksanakan INGO Internasional, beberapa hal yang menjadi kesimpulan pada kesempatan ini kami berharap apa-apa yang kita diskusikan harus membawa manfaat dan memberikan pemahaman bersama agar program-program yang diberikan Ormas asing ini INGO Internasional dapat kita manfaatkan sebesar-besarnya.

Sementara itu Kasubag Kerjasama Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten (Endang Mulayana, S.Sos) yang ditugaskan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten untuk menghadiri kegiatan tersebut menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah melakukan evaluasi terhadap program kerja sama yang telah dilaksanakan dengan Ormas Asing, banyak potensi-potensi yang dapat dimanfaatkan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pembangunan diberbagai aspek dengan bekerjasama dengan Ormas Asing yang telah direkomendasikan Kementerian Dalam Negeri, Menurut Endang Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ingin melaksanakan kerjasama dengan Ormas asing harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.