Rapat Pusat dan Daerah Dalam Rangka Penegasan Status Pulau Untuk Mendukung Penegasan Batas Kewenangan Pengelolaan SDA di Laut Daerah Provinsi

Rapat Pusat dan Daerah Dalam Rangka Penegasan Status Pulau Untuk Mendukung Penegasan Batas Kewenangan Pengelolaan SDA di Laut Daerah Provinsi

 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Senin hingga Rabu (18-20/4) ini menggelar rapat pusat dan daerah dalam rangka penegasan status pulau untuk mendukung penegasan batas kewenangan pengelolaan SDA di laut daerah provinsi di Luminor Hotel Jl. Mangga Besar, Jakarta.

Kegiatan ini membahas penegasan Status Pulau, yang tertuang dalam Kepmendagri Nomor 050/145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021, berikut merevisi lampiran dari Kepmendagri tersebut, dikarenakan ada Status Pulau di Banten yg tidak sesuai dengan lokasi Wilayah Administrasi Pemerintahan (WAP).

"Dalam rapat tersebut disepakati pula penegasan Status Pulau untuk Provinsi Banten yang telah dituangkan dalam Berita Acara Penegasan Batas Kewenangan Pengelolaan SDA di Laut Daerah Provinsi sesuai Updating 2022 Data Gazeter 2020 dan 2021", papar Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Gunawan.

"Terdapat total 81 jumlah Pulau di Provinsi Banten yang tertuang dalam Berita Acara tersebut dengan rincian di Kabupaten Pandeglang sebanyak 51 Pulau, di Kabupaten Lebak berjumlah 5 Pulau, di Kabupaten Tangerang 1 Pulau, di Kabupaten Serang 19 Pulau dan di Kota Cilegon terdapat 5 Pulau", lanjut Gunawan.

Sebagai informasi, Gazeter adalah direktori nama geografis atau nama rupabumi, dimana kita perlu menetapkan nama-nama itu agar memberikan kemudahan dalam Pemanfaatan Pengelolaan dan berbagai keperluan lainnya.

Hadir pula pada kesempatan tersebut perwakilan kementerian/lembaga, dan satuan kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta Pemerintah Daerah Provinsi (Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Bali Papua dan Papua Barat).