Rapat Percepatan Penegasan Segmen Batas Daerah Wilayah II

Rapat Percepatan Penegasan Segmen Batas Daerah Wilayah II

Jakarta – Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten mengikuti Rapat Percepatan Penegasan Segmen Batas Daerah Wilayah II di Hotel Orchardz Jl. Industri Raya No.8, RT.17/RW.3, Gn. Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, yang dilaksanakan dari tanggal 17 s.d 19 Nopember 2021. 

 

Acara yang dipimpin oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri (Sugiarto, SE., M.Si) dan dihadiri oleh Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai Badan Informasi Geospasial (BIG) (Yosef Sigit Purnonomo) serta Pejabat yang mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Gowa, Pemerintah Kabupaten Gresik, dan Tim PBD Pusat yang terdiri dari Badan Informasi Geospasial, Dittop TNI AD, Biro Hukum Kemendagri, serta Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. 

 

Agenda tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut Finalisasi penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Administrasi Pengelolaan Sumberdaya Laut Provinsi. 

 

Terhadap 4 (empat) hasil kesepakatan rapat dimaksud yakni:

  1. Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Tengah sepakat dengan titik koordinat serta penarikan garis batas wilayah administrasi kewenangan pengelolaan sumber daya laut Provinsi Jawa Barat;
  2. Provinsi Jawa Barat telah melakukan konfirmasi data pulau terluar provinsi yang dijadikan salah satu dasar dalam penarikan garis batas wilayah administrasi kewenangan pengelolaan sumber daya laut Provinsi Jawa Barat;
  3. Peserta rapat sepakat menyerahkan rumusan Pasal 3 kepada Kemendagri terkait legal drafting dan pembahasan pulau-pulau terluar dengan substansi hasil rapat;dan
  4. Provinsi Jawa Barat sepakat untuk melanjutkan ke tahap penetapan Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri Batas Wilayah Administrasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi Jawa Barat.