Rapat Pembahasan Mekanisme Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah
Rapat Pembahasan Mekanisme Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah

Rapat Pembahasan Mekanisme Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah

Jakarta - Dalam rangka percepatan, efektif dan efisien pelayanan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Fasilitasi Kerjasama tepatnya Bidang Program dan Umum menyelengarakan Rapat Pembahasan Mekanisme Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah di Ruang Rapat 1, Gedung C Lt.2, Kementerian Dalam Negeri Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2020) Rapat Pembahasan itu dihadiri oleh 34 Sekretaris Daerah Provinsi se-Indonesia dan Bagian Program & Umum Pusat Fasilitasi Kerjasama.

Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama (Dr. Nelson Simanjuntak, SH, M.Si) saat membuka acara sekaligus narasumber menyampaikan Rapat Pembahasan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan membahas mekanisme terkait pengiriman berkas permohonan dan rekomendasi izin Dinas Luar Negeri ke Kementerian Sekretariat Negara melalui aplikasi online SIMPEL (Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri).

Disampaikan Nelson “Sampai dengan saat ini, permohonan rekomendasi izin Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) dari Pemerintah Provinsi ke Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi online Kemendagri (SIOLA – Sistem Informasi Online Layanan Administrasi) sudah cukup bagus, sehingga Pemerintah Daerah tidak perlu lagi secara langsung membawa berkas (hardcopy) ke Kementerian Dalam Negeri”.

Selanjutnya, Permohonan Izin PDLN Pemerintah Provinsi yang telah mendapatkan rekomendasi diteruskan ke Kementerian Sekretariat Negara untuk mendapatkan persetujuan melalui aplikasi online SIMPEL (Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri). Sampai saat ini yang mempunyai hak aksek ke aplikasi SIMPEL adalah Kementerian Dalam Negeri selaku focal point.

Berkenaan dengan intensitas permohonan persetujuan izin PDLN dari Pemerintah Daerah yang sangat tinggi, kami telah berkoordinasi dengan Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri (KTLN) Kementerian Sekretariat Negara terkait pelimpahan wewenang dalam hal ini pengiriman permohonan dan rekomendasi izin PDLN Pemerintah Daerah yang saat ini hanya dapat diakses oleh focal point (Pusat Fasilitasi Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kemendagri), dilimpahkan ke Pemerintah Daerah (dalam hal ini Provinsi sebagai Wakil Pemerintah Pusat) begitu disampaikan Nelson saat membuka acara”

Beberapa hal yang harus dipahami bersama :

1. Kementerian Dalam Negeri mensyaratkan 2 (dua) orang staf (diharapkan PNS) sebagai PIC yang ke depan diharapkan yang bertanggung jawab atas akun hak akses aplikasi online SIMPEL di masing-masing Provinsi.

2. Sehubungan dengan hal tersebut, dari masing-masing Provinsi untuk dapat menugaskan PIC yang telah ditetapkan agar dapat langsung belajar aplikasi SIMPEL.

3. Mekanisme pelimpahan wewenang hak akses aplikasi online SIMPEL, sebagai berikut:

  • Pemerintah Provinsi menetapkan 2 (dua) orang PIC yang bertanggung jawab atas akun hak akses aplikasi online SIMPEL di masing-masing Provinsi diserahkan ke Pusat Fasilitasi Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
  • Pusat Fasilitasi Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri selanjutnya berkoordinasi dengan Biro KTLN Kementerian Sekretariat Negara atas nama-nama PIC masing-masing Provinsi untuk mendapatkan akun dan password.
  • Pusat Fasilitasi Kerja Sama akan menyelenggarakan Sosialisasi Permendagri 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Bimbingan Teknis terkait tata cara secara teknis aplikasi SIMPEL yang dipandu oleh Biro KTLN Kementerian Sekeretariat Negara direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 26 s.d 28 Februari 2020 dan diharapkan yang hadir pada acara dimaksud adalah PIC masing-masing Provinsi yang telah ditetapkan.

4. Untuk masing-masing Provinsi dapat mempersiapkan dan menugaskan 2 (dua) orang PIC untuk mengikuti sosialisasi dan pelatihan agar dapat mempelajari aplikasi SIMPEL.