Rapat Pembahasan Draft Perpanjangan Nota Kesepakatan Antara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Pemerintah Daerah Provinsi Banten tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Sumber Daya Manusia
Rapat Pembahasan Draft Perpanjangan Nota Kesepakatan Antara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Pemerintah Daerah Provinsi Banten tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Sumber Daya Manusia

Rapat Pembahasan Draft Perpanjangan Nota Kesepakatan Antara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Pemerintah Daerah Provinsi Banten tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Sumber Daya Manusia

Kota Serang – Dalam mewujudkan kemajuan serta meningkatkan kesejahteraan Khususnya di Provinsi Banten, kerja sama antar daerah sangat perlu dilakukan di era desentralisasi seperti saat ini. Olah karenanya, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten) berupaya mendorong kerja sama antar daerah. Acara yang digelar secara offline itu mengundang Tim TKKSD Provinsi Banten serta diikuti oleh 6 (enam) mitra kerja sama OPD Provinsi Banten.

 

 

“Provinsi Banten bersama Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten melanjutkan komitmen kerja sama terkait upaya meningkatkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dalam rangka menunjang proses pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia serta pengembangan potensi daerah. Hal itu  tercermin dalam Rapat Pembahasan Draft Perpanjangan Nota Kesepakatan periode 2022 – 2026 antara Provinsi Banten dan Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten“, pada Selasa, (22/2/2022)) di Ruang Rapat Biro Pemkesra Lt. 1 Gedung SKPD Terpadu Kota Serang.

 

 

Adapun, maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman dan landasan dalam melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dalam pemanfaatan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh Para Pihak. Demikian dikatakan Kasubag Pemerintahan Umum dan Kerjasama (Ratih Anggraini, S.IP., M.Si) pada Rapat Pembahasan Perpanjangan Kerjasama Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten.

 

 

“Kerja sama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan Pihak ketiga, didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam pemenuhan pelayanan publik serta saling menguntungkan,” begitu definisi kerja sama daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28/2018.

 

Ratih juga menyampaikan, "hal-hal penting yang harus segera dilakukan bersama satuan kerja mitra kerja sama dan pelaksanaan program yang harus sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata cara KSDD dan KSDPK" jelasnya.

Untuk diketahui, ruang lingkup yang akan dikerjasamakan mencakup beberapa hal yakni : Pengembangan Pendidikan dan Keagamaan; Kajian dan Penelitian; Pengabdian Kepada Masyarakat; Olahraga, Kesehatan dan Kesenian; Kebudayaan dan Pariwisata; Pemberdayaan Perempuan dan Gender; Ketenagakerjaan dan Lingkungan Hidup; Sarana dan Prasarana; Keamanan, Ketertiban dan kebersihan Pemberdayaan Ekonomi Umat Beasiswa Pendidikan.

 

 

Melalui kerjasama tersebut, Ratih sangat berharap program-program yang akan dikerjasamakan benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan terutama dalam bidang pendidikan kepada masyarakat khususnya di Provinsi Banten.