Rapat Koordinasi dan Evaluasi Monev Tahun 2020

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Monev Tahun 2020

Kota Serang - Komisi Informasi Provinsi Banten,  menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Monev Tahun 2020 yang dilaksankan secara Virtual.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, Hilman mengatakan bahwa capaian Badan Publik Informatif pada Tahun 2020 harus dijadikan sebagai modal awal untuk dapat dipertahankan dan selanjutnya ditingkatkan.

"Namun PPID Pembantu di setiap Badan Publik tidak dapat bekerja sendiri perlu adanya supporting dari seluruh Subag sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya dalam mengumumkan informasi publik melalui website resmi Badan Publik".

“Ada tiga hal yang menunjang keterbukaan informasi publik yaitu Teknologi, Informasi (konten), digitaliasasi (sistem)”.

Lebih lanjut Hilman menjelaskan “Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh PPID pembantu dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik seperti pengembangan website, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik dan penyediaan informasi publik”.

Bukan hanya itu “Rapat koordinasi dengan PPID pembantu se-provinsi Banten dalam rangka memastikan bahwa pelaksanaan monev 2020 sudah dilaksanakan. Kemudian catatan-catatan apa saja yang perlu diperbaiki pada pada tahun 2021” ungkapnya.

“Pada tahun 2021 ini, kita sudah mulai menyerahkan atau mengirimkan surat ke semua OPD di provinsi Banten untuk mengirimkan Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP)”.

“Ini merupakan sarana untuk mengingatkan PPID pembantu untuk fokus bahwa tugas dan fungsi sudah mulai berjalan sejak januari 2021,” tuturnya.

‘Tata kelola keterbukaan informasi publik yang baik adalah informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh publik  sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang tata kelola keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan”

Demikian dikatakan  oleh Wakil Ketua DRPD provinsi Banten (Budi Prayogo, SE, M.Ak) pada saat membuka Rapat Koordinasi di Gedung DPRD Provinsi Banten Rabu, (20/1/2020).

Adapun tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi ini dan perlu mendapat perhatian, sebagai berikut :

  1. Badan Publik harus memiliki SDM yang memahami tupoksi Pejabat Pengelolaan Informasi & Dokumentasi;
  2. Dukungan anggaran dan data Badan Publik;
  3. Penguatan Regulasi harus terupdate yang mengikuti zamannya;
  4. Badan Publik harus menyediakan fasilitas/kelengkapan layanan informasi publik (Ruang PPID Pembantu), Meja, Kursi, Kursi tunggu dan sarana penerimaan (desk information);
  5. Perubahan SK PPID sesuai SOTK yang baru;
  6. Perubahan Sub Domain Bantenprov. go.id bagi OPD yang berubah nomenklaturnya;
  7. OPD selaku PPID Pembantu Provinsi Banten selalu berkoordinasi dengan PPID Utama tidak hanya ada saat ada sengketa informasi publik;
  8. KI dan Dinas Kominfo memantau perkembangan, Update dan pemeliharaan informasi pada website OPD Pemerintah Provinsi Banten sehingga pemeliharaan konten website selalu dilakukan sesuai PERKI 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  9. Setiap OPD membuat SK Struktur PPID Pembantu yang terdiri dari Ketua, Bagian Layanan Informasi Publik, Bagian Dokumentasi dan Bagian Penyelesaian sengketa Informasi Pubik.

Hilman juga menambahkan “bahwa dilaksanakannya rapat koordinasi guna mempertahankan dan meningkatkan kinerja PPID Pembantu dalam upaya Banten Informatif” pungkasnya.