Rakor Penyusunan Peraturan Pendidikan Antikorupsi

Rakor Penyusunan Peraturan Pendidikan Antikorupsi

Kota Serang – Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten Ir. Hj. Eneng Nurcahyati didampingi Kepala Bidang TIK Rosmawati, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Telematika Hj. Erlina Zuchra, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Peraturan Kepala Daerah terkait Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Provinsi Banten melalui video conference, bertempat di Lt.2 ruang rapat Command Center Bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Diskominfo, KP3B – Kota Serang, Kamis (25/06/2020).  Rakor yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) tersebut, mengundang Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Biro Hukum/Bagian Hukum Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan Kepegawaian Daerah, Diskominfo dan BPSDMD.

Dalam rakor tersebut, disebutkan beberapa daerah yang belum menerbitkan Peraturan Daerah Implementasi Pendidikan Antikorupsi yaitu Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Namun di tahun 2020 ini, Banten akan dilakukan pendampingan untuk penyusunan regulasi pendidikan anti korupsi. Pada tahun 2019, KPK telah melakukan pendampingan terhadap 10 (sepuluh) Provinsi, namun baru 6 (enam) Provinsi yang sudah menyusun regulasi anti korupsi antara lain yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Lampung.

Sebagai informasi, rakor tersebut terselenggara guna mendukung efektivitas penyusunan Peraturan Kepala Daerah terkait implementasi pendidikan antikorupsi di Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Banten, dan sebagai tindak lanjut terkait pelaksanaan implementasi pendidikan antikorupsi di seluruh Indonesia yang merupakan komitmen dan rencana aksi bersama antara KPK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Dalam Negeri pada Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan. Terkait peran Diskominfo Provinsi Banten dalam implementasi pendidikan anti korupsi yaitu melalui dapat publikasi-publikasi.


Click Here To See More