Rakor Pembangunan Jaringan Komunikasi, Layanan Aptika, Persandian dan Keamanan Informasi di Provinsi  Banten

Rakor Pembangunan Jaringan Komunikasi, Layanan Aptika, Persandian dan Keamanan Informasi di Provinsi  Banten

Kota Serang - Dalam rangka meningkatkan Pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana target capaian sasaran Diskominfo yang tercantum pada Revisi RPJMD 2017-2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten telah menyelenggarakan Rakor Pembangunan Jaringan Komunikasi, Layanan Aptika, Persandian dan Keamanan Informasi di Provinsi  Banten bertempat di Ruang Rapat Bidang IPW Bappeda Provinsi Banten, dihadiri oleh 50 orang peserta OPD Provinsi, Kab/Kota dan LPPM, Jum’at 21/02/2020.

Acara tersebut menghadirkan narasumber dari Kemenkominfo yakni Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (Bambang Dwi Anggono, S.Sos, M. Eng, CEH) dengan materi Penyelenggaraan Smart-Government Indonesia Pasca Perpres 95/2018 tentang SPBE.

Disampaikan oleh Bambang terkait Perpres nomor 95 tahun 2018  tentang SPBE “Mengelola e-Government baik di pusat maupun di daerah menghadapi tantangan yang sangat besar seperti kelembagaan sehingga diperlukan dukungan dan komitmen pemerintah daerah khususnya Dinas Kominfo dalam mendukung pelaksanaan SPBE,” peran strategis tersebut di tingkat pusat menjadi tanggung jawab dari Direktorat Layanan Aplikasi Informatika (LAIP), Ditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo.

“Seperti pengelolaan nama domain dalam rangka menjaga kedaulatan negara, pemerintah wajib menempatkan servernya di dalam negeri, menggunakan IP alokasi Indonesia dan menggunakan DNS domain.id,” ujar Bambang*

Lanjutnya Bambang pun menyampaikan sejumlah program lain, seperti pengelolaan data center nasional, jaringan intra pemerintah (JIP), dan smart city.  

“Perencanaan dan penganggaran SPBE Pemda pun menurut Bambang harus berdasar rekomendasi Diskominfo terkait peran Kadis sebagai GCIO dan melalui Tim Koordinasi SPBE Pemda”

Dalam kesempatan itu Kepala Bappeda Provinsi Banten (Dr. H. Muhtarom, Ak, CA) menyampaikan  “Dalam mewujudkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), efektif, efisien, professional, transparan dan akuntabel, maka diperlukan proses, tahapan dan mekanisme perencanaan yang baik berdasarkan skala prioritas. Sehingga pembangunan di bidang komunikasi, informatika dan statistik akan terlaksana secara optimal,” ujarnya.

Keberadaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Persandian memiliki peranan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten.

Disampaikan Muhtarom “Hasil Evaluasi SPBE 2019 memperlihatkan bahwa aspek kelembagaan mendapatkan nilai yang kurang, begitu juga dengan aspek kebijakan tata kelola, kebijakan layanan, aspek strategi dan perencanaan. Hanya aspek administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang mendapat nilai cukup, padahal target Indeks SPBE di tahun 2019 adalah 3 (baik)”

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Persandian Provinsi Banten (Komari S.Pd., MM) mengatakan Pemerintah Provinsi Banten telah membuat SOP tata kelola server dan jaringan sebagai salah satu pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di Provinsi Banten.

Dengan diterapkannya SPBE secara terpusat, terpadu dan terencana yang dikelola oleh dinas, dapat memberikan arah, pedoman dan landasan hukum dalam rangka perencanaan pembangunan pendayagunaan dan pengendalian TIK, sehingga apa yang dicanangkan oleh pemerintah untuk optimalisasi pelayanan berbasis digital dapat terpenuhi.

 

“Tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik sangat dibutuhkan agar siap untuk memasuki era digital dan dunia cyber. Aspek keterbukaan, akuntabilitas, kecepatan, konektivitas menjadi poin untuk menjadi lebih baik,”

e-Gov (SPBE) Provinsi Banten sudah berjalan masuk di level tinggi artinya kita sudah meninggalkan era manual”, tegas Komari.

 

Komari juga menyampaikan saat ini Pemerintah Provinsi Banten memiliki aplikasi tata kelola pemerintahan sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) Aplikasi dan memiliki aplikasi layanan publik sebanyak 17 (Tujuh Belas) Aplikasi.

Website Pemerintah Provinsi Banten terdiri dari 1 (satu) website utama dan 45 (empat puluh lima) Website OPD Tersimpan di server Data Center Diskominfo dengan nama Domain bantenprov.go.id

Pengembangan jaringan interkoneksi antar OPD dan UPT Pemerintah Provinsi Banten, serta SMA/SMK yang tersebar di Kabupaten/Kota serta pemanfaatan jaringan internet untuk layanan publik tegasnya*.