Kemendagri Sosialisasikan Permendagri tentang Kerja Sama Daerah dengan Pemda dan Lembaga di Luar Negeri

Kemendagri Sosialisasikan Permendagri tentang Kerja Sama Daerah dengan Pemda dan Lembaga di Luar Negeri

Jakarta - Dalam rangka peningkatkan pemahaman tata cara, prosedur dan langkah-langkah yang harus diikuti oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak luar negeri, Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan kegiatan meeting online atau virtual conference dengan tema “Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri”.

Pada tanggal 22 Mei 2020, telah diundangkan Permendagri Nomor 25 Tahun 2020 yang memuat 7 Bab dan 44 Pasal, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 35 dan Pasal 42 PP 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah yang sekaligus mencabut Permendagri 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Pemda dengan Badan Swasta Asing dan Permendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.

Demikian dikatakan Kepala Pusat Fasker (Dr. Nelson Simanjuntak, SH, M.Si) pada saat memberikan sambutan di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (16/07/2020).

Nelson berharap agar Permendagri tersebut dapat menjadi pedoman dan acuan mendasar bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak luar negeri dalam mendukung program-program pembangunan di daerah. 

"Sehingga terjadi sinergitas antara program yang dikerjasamakan dengan program pembangunan prioritas pemerintah," ungkap Nelson.

 

“Dalam pelaksanaan kerja sama, Nelson meminta pemerintah daerah agar senantiasa secara terus menerus melakukan koordinasi, konsolidasi, serta meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Pusat baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program kerja sama”

 

Pada prinsipnya, sosialisasi ini sangatlah penting dan strategis sebagai salah satu forum bagi pusat, daerah dan juga mitra pembangunan luar negeri untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kerja sama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

“Keberadaan kerja sama dengan luar negeri ini menempati posisi penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah," ujar Nelson.

 

Dari kegiatan ini sekiranya diperoleh beberapa point penting yang harus diperhatikan bersama  :

  1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 bahwa Tata Cara Kerja Sama Daerah dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Kerjasama daerah dengan Pemda di Luar Negeri dan Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;  
  2. Pelaksanaan KSDPL/KSDLL, daerah diwakili oleh gubernur atau bupati/walikota yang bertindak untuk dan atas nama daerah;
  3. Objek KSDPL dan KSDLL diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, promosi potensi daerah dan objek kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan;
  4. Kerjasama daerah dengan Pemda di Luar Negeri (KSDPL) terdiri atas kerja sama provinsi kembar/bersaudara, kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara dan kerja sama lainnya;
  5. Kerjasama daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL) diselenggarakan atas dasar penerusan kerjasama Pemerintah Pusat, Organisasi Internasional, lembaga non profit berbadan hukum di luar negeri, mitra  pembangunan luar negeri, dalam bentuk kerjasama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat;
  6. Dalam beberapa hal terkait syarat dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan diantaranya mempunyai hubungan diplomatik, merupakan urusan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri, Pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri, sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah; 
  7. Kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan kesumber daya manusia Indonesia; 
  8. Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud KSDPL harus memenuhi persyaratan kesetaraan status administrasi dan atau kesetaraan wilayah, saling melengkapi dan peningkatan hubungan antar masyarakat;
  9. Sebagaiamana tertuang dalam pasal 9 Permendagri 25 Tahun 2020 pelaksanaan KSDPL dan KSDLL dilakukan melalui tahapan yaitu prakarsa, penjajakan, pernyataan kehendak kerja sama, penyusunan rencana kerja sama, persetujuan DPRD, verifikasi, penyusunan rancangan naskah kerja sama, pembahasan naskah kerja sama, persetujuan Menteri, penandatanganan, pelaksanaan dan pelaporan.

”Semoga dapat bermanfaat dan diimplementasikan dalam penatakelolaan kerja sama yang akan datang sehingga setiap kerja sama yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi proses pemerataan pembangunan di daerah,” pungkas Nelson.