Kabiro Pemkesra Banten Tekankan Pentingnya Evaluasi Penyelenggaraan Pemda

Kabiro Pemkesra Banten Tekankan Pentingnya Evaluasi Penyelenggaraan Pemda

Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten Gunawan Rusminto, AP, M.Si mengingatkan akan pentingnya evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikatakan Gunawan Rusminto saat memberikan materi di kegiatan Review Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 Berdasarkan LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2021 Oleh Timda dan Tim Nasional di salah satu hotel kawasan Serang, Senin (10/10/2022).

 

Menurut Gunawan, kewajiban laporan penyelenggaraan pemerintah daerah ini berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang memiliki tujuan utama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kearah yang lebih baik, termasuk kinerja dalam menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan asas umum tata kelola pemerintahan yang baik (good local governance) sekaligus kinerja pelayanan kepada masyarakat.

 

“Karena jika tidak melaksanakan maka ada sanksinya sesuai dengan pasal 72 UU 23/2014, yakni kepala daerah yang tidak menyampaikan LPPD dan Ringkasan LPPD dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur, sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk bupati/wali kota (Pasal 73 ayat 1), juncto PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” paparnya.

 

“Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk (Pasal 73 ayat 2),” tambahnya.

 

Dijelaskan Gunawan, kewajiban kepada daerah dalam melaporkan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah daerah, yakni capaian kinerja penyelenggaraan pemda, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan laporan penerapan standar pelayanan minimal (permen 18/2020).

 

“Sedangkan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat, yakni capaian kinerja makro, ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar, hasil eppd dan opini atas laporan keuangan daerah tahun sebelumnya, ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah, dan inovasi daerah,” jelasnya.

 

Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Deddy Winarwan, M.Si mengatakan, pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang kinerja penyelenggaraan pemerintah daerahnya baik.

 

“Penghargaan bisa berupa penghargaan dari Presiden. Juga ada penghargaan berupa insentif di bidang keuangan dalam pemberian insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

 

Dijelaskan Deddy Winarwan, LPPD ini merupakan hal yang sangat urgent dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena diperlukan untuk perhitungan alokasi transfer ke daerah (TKD) pada RAPBN TA. 2023. “Berkaitan dengan hal tersebut maka LPPD memiliki posisi yang strategis terkait dengan alokasi TKD sehingga penyusunan dan penyampaian LPPD kabupaten/kota memerlukan dukungan kebijakan dari KDH serta dukungan anggaran yang optimal bagi perangkat daerah yang melaksanakan tusi menyusun dan melaporkan LPPD,” jelasnya.

 

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Banten Dr. Komarudin, MAP, M.Sc saat membuka acara berharap acara Review Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 Berdasarkan LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2021 Oleh Timda dan Tim Nasional ini dapat berjalan lancar.

 

“Sebagaimana yang telah kita lakukan pada acara Uji Petik Terhadap Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 Berdasarkan LPPD Tahun 2021 Oleh Tim Nasional EPPD pada tanggal 15 September 2022, Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten dapat mempertahankan penilaian yang sangat baik, dan pada saat penyampaian hasil evaluasi yang disampaikan oleh Tim Nasional akan muncul berbagai masukan-masukan terkait implementasi penyusunan dan evaluasi LPPD atas Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2020, sehingga pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif dan efisien. Karena masukan dari seluruh peserta tentunya akan menjadi referensi berharga dalam implementasi regulasi serta penyempurnaan substansi pada tahun berikutnya,” tandasnya.

 

Selain Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten Gunawan Rusminto, Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Deddy Winarwan dan Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Banten Komarudin, rapat juga dihadiri  Plt Inspektorat Provinsi Banten Usman Asshiddiqi Qohara dan perwakilan dari kota/kabupaten se-Banten.