Gubernur Banten Terbitkan Surat Edaran Izin Perjalan Dinas Luar Negeri

Gubernur Banten Terbitkan Surat Edaran Izin Perjalan Dinas Luar Negeri

Gubernur Banten menerbitkan Surat Edaran Nomor 099/3586-Pem/2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Tertib Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi ASN Provinsi Banten, bahwa Berdasarkan Permendagri Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2 ayat (2), ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani kerjasama luar negeri dan Pasal 9 ayat (1), Gubernur mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN di lingkungan provinsi kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Surat Edaran Gubernur Banten tersebut diterbitkan dalam rangka Tertib Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri dan diminta memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap ASN Provinsi Banten yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus dilengkapi dokumen persyaratan perjalanan dinas luar negeri terlebih dahulu diantaranya adalah :

  • Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri;

  • Surat Undangan;

  • Kerangka Acuan Kerja (KAK);

  • Foto Copy Daftar Pelaksanan Anggaran (DPA) atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran  (DIPA);

  • Surat Keterangan Pendanaan

2. Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri dikoordinasikan dengan Biro Pemerintahan  Setda Provinsi Banten;

3. Selanjutnya permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN Provinsi Banten disampaikan oleh Gubernur Banten kepada Menteri Dalam Negeri.

Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Banten (Gunawan Rusminto, AP, M.Si) mengatakan sesuai surat Menteri Dalam Negeri Perihal Pemberitahuan Standar Operasional Prosedur (SOP) waktu Pengajuan Permohonan Izin Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri yang ditujukan pada seluruh Gubernur dengan Nomor 009/5546/SJ tanggal 1 Juli 2019 dalam SOP tersebut, Kemendagri mewajibkan pengajuan surat izin perjalanan dinas ke luar negeri diserahkan kepada Kemendagri paling lambat 10 hari sebelum hari keberangkatan.

"SOP-nya jelas bahwa pengajuan izin di bawah 10 hari tidak akan diterima. Bagi ASN yang melakukan perjalanan dinas luar negeri tanpa izin akan dikenakan sanksi pemberhentian sementara hingga tiga bulan sesuai Pasal 77 UU Pemda,"