e-KTP Tercecer, Demokrat Pertanyakan Kinerja Kemendagri

e-KTP Tercecer, Demokrat Pertanyakan Kinerja Kemendagri

Kasus tercecernya blanko e-KTP yang terjadi beberapa kali terjadi dinilai sebagai cerminan Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak mampu mengelola kepentingan masyarakat terkait data kependudukan.

Hal ini yang menjadi sorotan Partai Demokrat, terutama kasus tercecernya ribuan keping blanko e-KTP di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (10/12) lalu. 

"Kata-kata tercecer itu sempurna untuk mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahannya tidak baik untuk urus ini," ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/12).

Pada Mei 2018 lalu, tercecernya blanko e-KTP juga terjadi di Bogor, Jawa Barat. Kala itu, ratusan blanko e-KTP terjatuh ketika dipindahkan dari gudang sementara di Pasar Minggu, Jakarta Selatan menuju gudang Kemendagri di Semplak. Karena pemindahan menggunakan kendaraan bak terbuka.

"Harus dijelaskan kepada masyarakat, supaya masyarakat tidak bertanya-tanya. Jelaskan secara terang-benderang," ujarnya.

Sebelumnya Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menyebut tercecernya 2.158 keping e-KTP di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu (8/12) tak ada kaitannya dengan Pemilu 2019.

Zudan juga memastikan beberapa peristiwa lainnya, seperti penjualan blanko e-KTP secara online, jasa duplikat e-KTP, dan e-KTP palsu di Pasar Pramuka tak terkait gelaran pesat demokrasi lima tahunan apapun.