Biro Pemerintahan & Kesra Sosialisasikan Permendagri tentang Kerja Sama Daerah dengan Pemda dan Lembaga di Luar Negeri
Biro Pemerintahan & Kesra Sosialisasikan Permendagri tentang Kerja Sama Daerah dengan Pemda dan Lembaga di Luar Negeri

Biro Pemerintahan & Kesra Sosialisasikan Permendagri tentang Kerja Sama Daerah dengan Pemda dan Lembaga di Luar Negeri

Kota Serang - Dalam rangka peningkatan pemahaman tentang tata cara, prosedur dan langkah-langkah yang harus diikuti oleh OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak luar negeri Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten mengelar acara meeting online atau virtual conference  Rapat Evaluasi Kerja Sama Luar Negeri dengan tema (Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri)

 

Pada tanggal 22 Mei 2020, telah diundangkan Permendagri Nomor 25 Tahun 2020 yang memuat 7 Bab dan 44 Pasal, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 35 dan Pasal 42 PP 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah yang sekaligus mencabut Permendagri 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Pemda dengan Badan Swasta Asing dan Permendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri

 

Kepala Biro Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten (Gunawan Rusminto, AP, M.Si) menilai kegiatan Rapat Evaluasi Kerja Sama Luar Negeri ini penting sebagai bentuk upaya dalam mengimplementasikan Program Sustainable Development Goals (SDGs) dan menigkatkan pelayanan publik.

 

"Karena itu, peluang kerja sama harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin, sebagai pengungkit bagi percepatan pembangunan SDGs", kata Gunawan pada Rapat Evaluasi Kerjasama Luar Negeri di Gedung Dinas Kominfo Provinsi Banten, Selasa, 15/12/2020.

 

”Secara garis besar, sosialisasi pada hari ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman serta sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan di OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota,” tuturnya.

 

Gunawan berharap agar Permendagri tersebut dapat menjadi pedoman dan acuan mendasar dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak luar negeri dalam mendukung program-program pembangunan. 

 

"Sehingga terjadi sinergitas antara program yang dikerjasamakan dengan program pembangunan prioritas pemerintah,"

 

“Keberadaan kerja sama dengan luar negeri ini menempati posisi penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, ungkap Gunawan"

 

Kepala Bagian Kerja Sama (Dr. H. Setiawandi Hakim, S.Sos, SH, M.Si, MH) menyampaikan melalui Rapat Evaluasi ini “Dalam pelaksanaan kerja sama luar negeri, meminta agar OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota  senantiasa secara terus menerus melakukan koordinasi, konsolidasi, serta meningkatkan komunikasi dengan Biro Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program kerja sama luar negeri”

Dalam rangka mendorong dan meningkatkan pelaksanaan kerja sama yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah dan lembaga di luar negeri dapat dilaporkan sebagai berikut:

 

  1. Rapat Evaluasi Kerja Sama Luar Negeri diselenggarakan pada tanggal 15 Desember bertempat di Ruang Rapat Lt. 2 TIK Gedung Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi  Banten, di buka oleh Kepala Biro Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten
  2. Rapat Evaluasi dilakukan melalui pemaparan materi Narasumber dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Pemaparan materi disampaikan oleh :
  • Kepala Bidang Kerja Sama Antar Negara, Pusat Fasilitasi Kerja Sama Setjen Kemendagri dengan tema : (Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Tata Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri) berdasarkan Permendagri Nomor 25 Tahun 2020”;
  • Kepala Biro Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten, dengan tema : “Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL) berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2018”;
  • Kepala Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten dengan tema : Koordinasi Kab/Kota dengan Provinsi dalam Kerja Sama Luar Negeri;
  1. Hasil dari pelaksanaan Rapat Evaluasi Kerja Sama Luar Negeri ini antara lain :
  • Berdasarkan Permendagri Nomor 25 Tahun 2020 Tata Cara Kerja Sama Daerah dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Kerjasama daerah dengan Pemda di Luar Negeri dan Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri; 
  • Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL), dan kerja sama daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL), dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
  • Dalam rangka pelaksanaan kerja sama dengan pihak luar negeri harus memperhatikan 4 (empat) prinsip kerja sama yaitu aman secara politis, yuridis, teknis, dan keamanan;
  • Salah satu syarat pelaksanaan kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri adalah saling menguntungkan. Untuk itu pemerintah daerah dapat mengkaji dengan baik keuntungan yang akan diperoleh sebelum melakukan kerja sama dengan pihak luar negeri;
  • Pelaksanaan KSDPL/KSDLL, daerah diwakili oleh gubernur atau bupati/walikota yang bertindak untuk dan atas nama daerah.

   4. Sebagai tindak lanjut dari Rapat Evaluasi Kerja Sama Luar Negeri, maka akan  dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

  • Meningkatkan pemahaman aparatur mengenai mekanisme dan pemanfaatan kerja sama sister city/province.
  • Meningkatkan sarana informasi terkait kebijakan dan peraturan nasional yang mendukung percepatan pembangunan melalui kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah dan lembaga di luar negeri.
  • Mengidentifikasi dan menggali potensi serta peluang kerja sama sister city/province dengan pemerintah luar negeri, sehingga setiap kerja sama yang dilakukan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai daya ungkit pembangunan di daerah serta dapat terjaga keberlanjutannya.
  • Tahapan pelaksanaan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga di luar Negeri harus sesuai dengan ketentuan PerUndang-undangan;
  • Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus dilaksankan;
  • Kab/Kota berkoordinasi dalam melaksanakan kerja sama luar negeri dengan Pemerintah Provinsi;
  • Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri harus satu level/setaraf;

”Semoga dapat bermanfaat dan diimplementasikan dalam penatakelolaan kerja sama yang akan datang sehingga setiap kerja sama yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi proses pemerataan pembangunan di daerah,” pungkas Gunawan.