Biro Pemerintahan penuhi Undangan Raker dengan Komisi I DPRD Provinsi Banten

Biro Pemerintahan penuhi Undangan Raker dengan Komisi I DPRD Provinsi Banten

Pandeglang – Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten memenuhi Undangan dari Komisi I DPRD Provinsi Banten terkait Rapat Kerja dengan Mitra Komisi I DPRD Provinsi Banten.

Dalam agenda tersebut membahas Evaluasi Triwulan 4 (empat) pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, di Ruang Rapat Kantor Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten Selasa (04/02/2020).

Turut hadir mengikuti rapat kerja tersebut, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, Kabag Kerjasama, Kabag Administrasi Wilayah, Kabag Otonomi Daerah beserta jajaran, rapat tersebut di jadwalkan pada siang pagi pukul 13:00 Wib sampai dengan selesai.

Pada Raker tersebut Komisi I DPRD Provinsi Banten membahas  terkait pemecahan wilayah, PAW Dewan Kab/Kota, anggaran yang diberikan kepada kecamatan dan permasalahan aset dari Provinsi ke Kab/Kota, perselisihan serta bagaimana perkembangannya dan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh Pemprov ketika terdapat perselisihan kab/kota Serang.

 

Menanggapi hal itu Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten (Gunawan Rusminto, AP, M.Si)  mengatakan “secara mikro, organisasi belum jelas, perlu adanya reorganisasi (Banten, DKI, Jabar) untuk menjadi Badan yang kapabel” kata Gunawan*

Menurut Gunawan, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten mengusulkan anggaran, dan BKSP diminta mereview ulang tentang anggaran, tetapi BKSP belum ada review sehingga tidak ada pencairan dan Pemprov hanya menyelenggarakan aparatur, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten juga tidak ada kewenangan tentang bantuan” ujarnya.

Lebih lanjut Gunawan menuturkan perihal aset khusus Kab/Kota Serang, Pak Gubernur meminta penyelesaian sesuai Keputusan Kepala Daerah masing-masing. Adanya permohonan Bupati Serang kepada Pak Gubernur agar Kantor Bupati tidak dulu pindah sambil menunggu proses selesai pendopo Kab. Serang. Secara aturan harusnya lima tahun, Biro Pemerintahan akan koordinasi dengan BPKAD perihal Aset Kab/Kota Serang ucapnya.

 

Selain itu, lanjutnya pada tahun 2020 ada slot anggaran untuk evaluasi MOU kegiatan Pemprov Banten, apakah lanjut ataukah tidak dilaksanakan di Triwulan II.

 

“ terkait Situ Cipondoh, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten akan terus menindaklanjuti dan bekerjasama dengan BPKAD, juga akan dilakukan evaluasi tentang pengamanan Aset Pemprov Banten ungkapnya”.