USULAN OTONOMI DAERAH BARU BANTEN BELUM DIPROSES PEMERINTAH PUSAT

USULAN OTONOMI DAERAH BARU BANTEN BELUM DIPROSES PEMERINTAH PUSAT

SERANG- Rencana pemekaran wilayah atau daerah otonomi baru (DOB) Cilangkahan, Kabupaten Lebak, serta Caringin dan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang terancam kandas. Sebab, pemerintah pusat pada 2017 ini memastikan tidak akan melanjutkan proses DOB yang diajukan sejumlah daerah, termasuk tiga DOB di Banten.
Kepastian itu ditegaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ketika membuka musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2018, di Allium Hotel, Kota Tangerang, Senin (10/4). Mendagri menyampaikan, alasan tak diprosesnya usulan DOB itu karena keterbatasan anggaran. Sebab, pemerintah saat ini sedang fokus pada pembangunan dan peningkatan sarana infrastruktur di sejumlah daerah.

"Perlu saya sampaikan, mohon maaf, bahwa pemerintah untuk tahun ini belum fokus untuk DOB. Pemerintah lebih fokus pada 500 lebih daerah tingkat dua (kabupaten/kota-red) dari 32 daerah otonomi baru (provinsi), untuk bisa diberdayakan, dioptimalkan supaya percepatan pembangunan tercapai. Anggarannya masih belum ada. Jujur saja, anggaran difokuskan untuk sarana infrastruktur," ujar Tjahyo.

Menurut Tjahjo, setidaknya ada 337 usulan DOB di seluruh Indonesia. Kendala lain, pemerintah daerah induk DOB mayoritas tidak bersedia untuk sharing atau membagi anggaran dengan calon DOB. 
"Masalahnya kan, DOB itu ada saham dari induknya, nah mau enggak dipotong, enggak mau semua. Anggaran itu kan bukan untuk pemerintahan saja, tetapi untuk polri, TNI, dan lainnya," jelas politisi PDIP ini.

Menurut Tjahjo, yang terpenting pemekaran pada prinsipnya akan disetujui jika mampu meningkatkan pemerataan pembangunan, mampu meningkatkan kesejateraan rakyat, dan kemandirian. "Kalau sudah itu (sepakat-red) semua tidak ada masalah. Tetapi kita tahun ini belum fokus ke DOB," ungkapnya.

Bupati Pandeglang Irna Narulita menanggapi santai pernyataan mendagri soal tak dilanjutkannya DOB. Irna menjelaskan, di Pandeglang ada dua usulan DOB yakni Cibaliung dan Caringin. Namun belakangan progres Caringin tertinggal jauh dari Cibaliung.

"Caringin belum bisa banget, yang didahulukan itu Cilangkahan dan Cibaliung. Ya mungkin belum kuat dari segi sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Kalau lepas dari Pandeglang juga mungkin akan berat, karena tidak didukung infrastruktur," ujar Irna yang juga hadir pada acara musrenbang RKPD 2018. 

Irna tak mempersoalkan DOB dibatalkan. Menurut Irna, pemerintah pusat lebih mengetahui kekuatan pemerintah daerah. "Kami mendukung saja walaupun gerakan di bawah kencang, tapi kan pusat lebih tahu. Ya, mungkin 5 tahun ini bisa tercapai, kalau tidak ya 5 tahun ke depan. Ini kan belum final," jelasnya.

Di lokasi yang sama, Bupati Lebak Iti Otavia Jayabaya justru kecewa jika Cilangkahan dibatalkan menjadi DOB. Sebab, menurut Iti, Cilangkahan termasuk daerah yang paling siap menjadi DOB dan sudah masuk dalam amanat presiden (ampres) bersama 61 daerah lainnya.

"Harusnya ini bisa dikaji lagi. Minimal ya 62 daerah yang sudah masuk ampres lah. Cilangkahan ini sudah layak dan paling siap, bahkan semua sudah dipersiapkan, mulai dari memisahkan aset, personel, potensi dan lainnya. Justru dengan dimekarkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan perekonomian masyarakat," tegas Iti.

Menurutnya, kebutuhan DOB Cilangkahan sangat mendesak mengingat ketimpangan cukup tinggi antar daerah se-Banten. Iti berharap, dengan dimekarkannya Cilangkahan akan meningkatkan pembangunan di wilayah selatan Banten.

Apalagi, Pemkab Lebak sudah menyiapkan Cilangkahan sebagai wilayah yang berpotensi dari berbagai sektor. "Kita dari segi pariwisata sudah disiapkan, lautnya, pertaniannya, pertambangan, investasi juga. Potensinya banyak," ungkapnya.

"Justru DOB Cilangkahan ini sangat mendesak. Di daerah lain yang jumlah penduduk 1.000 disahkan DOB, di Lebak ini kan ada 1,2 juta jiwa, terus luas lahan 330 ribu hektare, hampir 35 persen luas lahan Banten itu ada di Lebak. Makanya kesenjangan sangat jauh, rentang kendalinya jauh. Seharusnya dimekarkan untuk memangkas kesenjangan ini," tambahnya seraya menegaskan bahwa alasan anggaran yang belum siap hendaknya bisa dirumuskan lagi.

"Anggaran mah bisa dihitung lah. Tinggal itu tadi, empati pusat kepada daerah. Kan tidak pantes Lebak dekat ibukota tapi kondisinya tertinggal. Disparitasnya terlalu jauh. Bahkan dengan ibukota provinsi saja jauh. Seharusnya Pak Jokowi bisa mengutamakan DOB ini. Kalau sampai terealisasi, suara Lebak bisa 100 persen buat Pak Jokowi," tegasnya. 

Penjabat Gubernur Banten Nata Irawan saat dikonfirmasi mengatakan, Pemprov Banten sependapat dengan apa yang sampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo bahwa keterbatasan anggaran harus membuat rencana DOB sejumlah wilayah, termasuk di Banten, terpaksa tidak dilanjutkan.

"Saya kebetulan ikut membahasnya tentang itu, memang belum ada anggarannya. Tetapi pemikirannya untuk DOB, itu memang sudah berkembang sejak lama, tinggal kita tunggu saja, kita punya enggak anggaranya. Kalau anggarannya punya, saya kita enggak ada alasan juga pemerintah pusat untuk tidak melanjutkan. Karena untuk memekarkan wilayah itu adalah kebutuhan masyarakat, yang ujung untuk meningkatkan kesejahteraan," ujar Nata.

Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengatakan, persoalan DOB itu harus melihat urgensi (kepentingan) dan kemampuan keuangan daerah. "Kalau berbicara untuk pelayanan masyarakat, harus dilihat dari sisi mana? Toh semua awalnya berbicara untuk pelayanan masyarakat, tetapi ujung-ujungnya kan ke kemampuan anggaran juga," katanya.Untuk itu, Asep meminta masyarakat bersabar dan menerima atas kebijakan pemerintah pusat. "Ya tunggu saja dulu," katanya. (rahmat)