Tiga OPD Pemprov Sulsel Diperiksa Kemendagri, Terkait Pengelolaan Keuangan 2017-2018

Tiga OPD Pemprov Sulsel Diperiksa Kemendagri, Terkait Pengelolaan Keuangan 2017-2018

Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, akhirnya menyelesaikan pemeriksaan khusus kepada tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Pemprov Sulsel.

Tiga OPD itu diantaranya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel.

Plt Kepala Inspektorat Sulsel, Salim AR mengatakan pemeriksaan khusus bagi tiga OPD ini telah dilakukan oleh tim Irjen Kemendagri RI.

Menurut Salim, setiap hasil pemeriksaan akan dirangkum dalam LHP (laporan hasil pemeriksaan) oleh auditor.

"Saya tidak tahu seperti apa hasilnya, pemeriksaan ini tidak melibatkan kami. Kami hanya memberikan informasi terkait kondisi administrasi pemerintahan yang ada di OPD yang mereka sasar," kata Salim.

Begitu pun dengan LHP, ia tidak mengetahui apa saja temuan yang ditemukan oleh auditor Irjen Kemendagri RI.

Salim mengungkapkan, kehadiran Irjen Kemendagri ini atas adanya dugaan tata administrasi yang dianggap bermasalah saat tahun 2017-2018.

"Saya tidak tau apa temuannya, info yang kami terima tim ini juga dapat rekomendasi dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk memeriksa khusus dokumen yang ada di tahun anggaran 2017-2018,"kata Salim.

Ditambahkan, protap pemeriksaan tim Irjen akan selesai pada dua pekan lamanya.

Permintaan pemeriksaan kepada Irjen Kemendagri RI ini, agar proses pelanggaran ini bisa diselesaikan secara internal, sebelum ditangani aparat penegak hukum (APH) yang dapat merujuk pada tindak pidananya.

Tiga pejabat yang memimpin OPD tersebut pada 2017-2018 diantaranya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Jufri Rahman, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Arwin Azis, serta Asisten II Pemprov Sulsel Tautoto TR, saat menjabat sebagai Kepla Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel.