TINGKATKAN KONSOLIDASI PENGAWASAN ORANG ASING

TINGKATKAN KONSOLIDASI PENGAWASAN ORANG ASING

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mengelar Rapat Koordinasi Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Dan Permendagri No. 49 Tahun 2011Tentang Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing, acara berlangsung di Ruang Rapat Lt. II Badan Kesbangpol Provinsi Banten Selasa (14/5/2019) dibuka oleh Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten (Drs Ade Ariyanto, M.Si) dan dihadiri 20 (dua puluh) orang peserta.

Pada kesempatan tersebut ade menjelaskan kegiatan ini merupakan sesuai pasal 1 angka 1 UU Nomor 6 tahun 2011 keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjagategaknya kedaulatan negara. berdasarkan UU tentang keimigrasian tersebut, pelayanan danpengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip – prinsip yang bersifat selektif. seperti hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara indonesia serta tidak membahayakan kemanan ketertiban umum.

Menurut Ade  pemantauan orang asing sangat diperlukan koordinasi dengan instansi terkait,antara lain pemerintah, swasta dan masyarakat. Koordinasi tersebut tak lain adalah dalam rangka pengumpulan bahan keterangan informasi dan data peristiwa. adapun sasaran pemantauan dan atau pengawasan adalah orang asing yang punya ijin tinggal kunjungan (wisata, sosial budaya, usaha), ijin tinggal terbatas (itas) dan kemudahan status keimigrasian (dahsuskim ), ijin tinggal menetap ( itap), tanpa ijin tinggal, overstay, imigran gelap, melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ijin yang diberikan, sponsor/penjamin dan korporasi.

Selain itu terkait imigran gelap, indonesia banyak menjadi tujuan para imigran karena berbagai faktor pendorong dan misi – misi tertentu. Indonesia adalah negara yang mempunyai kondisi geografis yang luas dan strategis, tentunya ini menjadi celah bagi masuknya imigran gelap. selain itu, mereka punya anggapan bahwa masuk ke indonesia itu mudah, bisa menjadi tempat transit karena berbatasan dengan negara – negara lain.

Semakin derasnya arus globalisasi dan era reformasi yang terjadi di indonesia mendorong meningkatnya arus lalu lintas orang asing yang masuk ke wilayah indonesia, yang tentunya akan memberikan dampak positif dan negative terhadap kehidupan sosial masyarakat, sehingga keberadaan orang asing, baik perseorangan maupun dalam wadah tertentu, dapat terpantau dan terinventarisir.

Dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara kemanan dan ketertiban umum, dan kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah republik indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Banten,dipandang perlu dilakukan pemantauan kegiatan orang asing yang terorganisasi, tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing.

Provinsi Banten dengan letak geografis yang strategis sebagai pintu gerbang jawa –sumatera yang merupakan lokasi mobilisasi penduduk dan distribusi barang utama di indonesia, sebagai lintasan perdagangan internasional yaitu dilalui jalur alur laut kepulauan (alki) dengan keberadaan bandar udara dan pelabuhan internasional, serta berbatasan langsung dengan wilayah DKI Jakarta sebagai ibukota negara.

Posisi yang strategis ini telah menempatkan banten sebagai lokasi aglomerasi pemukiman dan perekonomian Jakarta dengan tumbuhnya kawasan pemukiman dan pusat perekonomian di wilayah Tangerang, posisi ini juga telah dijadikannya Provinsi Banten sebagai salah satu kawasan andalan nasional di Indonesia dengan sector andalan industri dan pariwisata yang tersebar Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Dan Kota Cilegon.

Dalam hal ini Provinsi Banten  melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banten dipandang perlu untuk melakukan kegiatan sosialisasi undang – undang no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 tentang pedoman pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing di daerah provinsi banten, guna memberikan pemahaman yang tersirat dalam undang – undang dan permendagri, terutama berkaitan dengan orang asing dan organisasi masyarakat asing yang bekerja di wilayah Provinsi Banten.

Selain itu Ade juga menuturkan bahwa sesuai maksud penyelenggaraan kegiatan sosialisasi Undang – undang no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, permendagri nomor 49 tahun 2010 tentang pedoman pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing di daerah di wilayah provinsi banten, bahwa tanggungjawab pemerintah provinsi sampai dengan pemerintah Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh badan kesatuan bangsa dengan berkoordinasi dengan kominda provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk lebih mengimplementasikan permendagri tersebut kita bisa lihat dari kecamatan sebagai ujung tombak pemerintahan, sehingga sudah selayaknya diberikan kepercayaan dan kewenangan dalam memantau adanya orang asing dan organisasi masyarakat asing yang ada disekitar wilayahnya karena diperlukan dan diantisipasi terutama orang asing yang bermasalah dalam prosedur keberadaanya dilingkungan kita.

Ade juga menghimbau Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Banten sebagai penyelenggaran tugas koordinator pemantauan orang asing yang dibentuk dalam wadah tim pementauan orang asing (timpora) dapat bersinergi saling tukar informasi dan berkoordinasi dalam rangka menangani masalah keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing di wilayah provinsi banten.

Dan langkah yang telah kita tempuh ini dapat menjadi momentum yang baik untuk menjalankan regulasi sesuai amanat undang – undang dalam memantau secara selektif keberadaan orang asing di wilayah banten ini sehingga orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara indonesia serta tidak membahayakan keamanan ketertiban umum yang tinggal di bumi banten tercinta ini.