Rapat Evaluasi Kerja Sama Daerah

Rapat Evaluasi Kerja Sama Daerah

Rapat Evaluasi Kerja Sama Daerah

Oleh : Kiki Muhamad Rizki 

 

Kota Serang- Dalam rangka peningkatan pemahaman tentang tata cara prosedur dan langkah-langkah yang harus diikuti oleh OPD di Lingkungan Provinsi Banten Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten mengelar acara Rapat Evaluasi Kerja Sama Daerah.

 

Sebagaimana diketahui, dasar hukum pelaksanaan kerja sama daerah secara umum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama pada pasal 363 s.d pasal 369, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, dan turunan dari PP tersebut yaitu Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara KSDD dan KSDPK serta Permendagri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara KSDPL/KDLL.

 

Kepala Bagian Pemerintahan (Drs. H. Nanang Irawan, M.Si) menyampaikan salah satu syarat pelaksanaan kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri adalah saling menguntungkan. Untuk itu OPD di Lingkungan Provinsi dapat mengkaji dengan baik keuntungan yang akan diperoleh sebelum melakukan kerja sama dengan pihak luar negeri.

 

 

Hal itu disampaikan Nanang saat memberikan sambutan Kepala Biro pada Rapat Evaluasi Kerja Sama Daerah di Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten Lt. I Gedung SKPD Terpadu Curug, Kota Serang, Senin (26/4/2021).

 

“Sedangkan PKS idialnya adalah merupakan inisiasi dari perangkat daerah, sehingga lebih mengetahui apa saja yang diinginkan dalam kerjasama tersebut. Sedangkan Biro Pemerintahan dan Kesra yang membidangi Kerja Sama bertugas memproses draf penyusunan naskah  PKS tersebut”.

 

“Oleh karena itu perlu dipersiapan dan diteliti serta didukung dengan adanya dokumen yang pasti. Sebelum perjanjian kerjasama (PKS) dilaksanakan diawali dengan Kesepakatan Bersama (KSB). Adapun pelaksanaan kegiatan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama merupakan awal komitmen dalam mendukung program kerja sama".

 

"Sebagaimana tertuang pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2020 Pasal 2 Pelaksanaan KSDPL/KSDLL, daerah diwakili oleh gubernur atau bupati/walikota yang bertindak untuk dan atas nama daerah".

 

Dikatakannya, penyelenggaraan KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL dimaksudkan sebagai wahana dan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan  antar daerah dan negara, menyelaraskan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri, serta mendorong pengembangan ekonomi untuk mengedepankan kesejahteraan masyarakat, sebagai daya ungkit terhadap kualitas Sumber Daya Manusia dan katalisator inovasi, serta lokomotif menuju good governance kata Nanang.

 

 

“Saya berharap Permendagri ini seyogyanya dapat menjadi pedoman dan acuan mendasar dalam melaksanakan kerja sama daerah dengan daerah dan pihak luar negeri untuk mendukung program-program pembangunan”pungkasnya.