Perlunya Kepala Daerah Berkordinasi dengan Forkopimda

Perlunya Kepala Daerah Berkordinasi dengan Forkopimda

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam Rakernas XII Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia (Apeksi) mengingatkan kembali perlunya sinergi antara kepala daerah dengan unsur jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda).

Menurut dia, pemerintah daerah sendiri tak hanya gubernur, bupati/walikota serta SKPD-nya. Namun, ada unsur kepolisian, TNI, kejaksaan, pengadilan dan DPRD sebagai mitra penting dalam penyusunan APBD, peraturan daerah dan fungsi pengawasan.

“Apakah ini cukup? Itu belum cukup. Di daerah itu ada tokoh agama, tokoh daerah, tokoh masyarakat,” kata Mendagri saat memberikan sambutan pembukaan Rakernas APEKSI di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (19/7).

Untuk mengambil kebijakan politik daerah, Tjahjo meminta kepala daerah selalu berkomunikasi dengan forum pimpinan daerah, para tokoh, termasuk masukan dari perguruan tinggi. Sebab, peran akademisi dinilai sangat penting untuk pembangunan daerah.

“Saya yakin setiap kebijakan yang diambil bila bekerjasama bisa berjalan dengan baik,” ucap dia.

Tjahjo menambahkan, menjadi seorang wali kota memang tak mudah. Tugasnya berat, karena selain harus menjabarkan program strategis nasional di daerah, mereka juga harus mensinergikannya dengan program provinsi, serta janji politik selama kampanye.

“Kepala daerah ini dipilh langsung oleh rakyat sehingga harus menjalankan apa yang menjadi janji politik seorang kepala daerah selama kampanye,” tambah dia.