Perjalanan Dinas Luar Negeri Hanya Unsur Pendukung Kegiatan Pemda

Perjalanan Dinas Luar Negeri Hanya Unsur Pendukung Kegiatan Pemda

Perjalanan dinas luar negeri (PDLN) kepala daerah dan wakil kepala daerah, DPRD, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah merupakan unsur pendukung. PDLN harus mendukung program dan kegiatan yang disusun pemerintah daerah (pemda).

“Tidak semua program dan kegiatan harus didukung dengan PDLN. Tidak semua harus ke luar negeri. PDLN itu unsur pendukung kinerja,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Akmal Malik, Sabtu (27/7/2019).

Akmal Malik menjelaskan, program dan kegiatan pemda direncanakan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD acuannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Setiap uang untuk PDLN harus hadir mendukung program dan kegiatan. “PDLN adalah ikutan dari sebuah program dan kegiatan yang didesain dan direncanakan secara tahunan dan lima tahunan. Kecuali ke luar negeri dengan alasan penting seperti ibadah, sakit, dan urusan keluarga,” ucap Akmal Malik.

Tanpa ada perencanaan tersebut, menurut Akmal, izin untuk PDLN tidak akan diberikan. “Intinya PDLN harus terencana dan betul-betul memberikan efek terhadap peningkatan kinerja, program dan kegiatan di daerah,” imbuh Akmal Malik.

Akmal mengungkap, sepanjang semester I-2019 tercatat 61 PDLN yang dilakukan gubernur, 127 PDLN wali kota/bupati, dan 162 PDLN DPRD. Sementara pada Mei-Desember 2018, 81 PDLN gubernur, 322 PDLN bupati/wali kota, 317 PDLN DPRD, dan 1.069 PDLN ASN pemda.

“Rata-rata biaya PDLN, wilayah Asia Rp 70 juta, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika itu Rp 120 juta. Laporan serta tindak lanjut hasil PDLN untuk dapat diimplementasikan di daerah, wajib dibuat dan disampaikan. Banyak PDLN yang belum menyampaikan laporan,” ujar Akmal Malik.

Akmal menyatakan, Kemdagri tentu melakukan pembinaan dan pengawasan atas hasil PDLN, termasuk realisasinya di daerah. “Namun hasil PDLN banyak yang tidak terimplementasikan dengan baik, karena tidak bersinergi dengan anggaran dan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait,” kata Akmal Malik.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo agar menyeleksi izin PDLN. “Mendagri harus memeriksa. Penting atau tidak gubernur itu pergi. Kalau tiap permintaan otomatis dikasih, itu bukan izin namanya, (melainkan) hanya pemberitahuan,” kata JK.

JK mengungkap, Kemdagri perlu memeriksa dan merinci permohonan izin PDLN. Sebab, PDLN memang harus memberikan manfaat bagi pengembangan pemerintah daerah dan masyarakat.

Tjahjo merespons positif usulan JK. Pihaknya tidak mempersoalkan PDLN Sepanjang benar-benar bermanfaat bagi daerah masing-masing. “Kalau pertemuan seminar, konvensi, ada MoU (nota kesepahaman) antar kota yang dikunjungi. Ada investasi, saya kira enggak ada masalah. Tapi kalau sekadar meninjau pameran, saya kira kan bisa lewat internet. Sampai sekarang tetap semua izin kami telaah,” ungkap Tjahjo.