Pemprov Banten Anggarkan Rp 2,26 Miliar untuk Bantuan Parpol

Pemprov Banten Anggarkan Rp 2,26 Miliar untuk Bantuan Parpol

Kepala Kesbangpol Provinsi Banten Rusdjiman Soetmaatmadja  mengungkapkan, tahun ini Pemprov Banten menganggarkan dana sebesar Rp2,26 miliar untuk dana bantuan partai politik di Provinsi Banten, Kamis (7/5/2015).

Dikatakan, jumlah tersebut merupakan hasil dari rumusan aturan penganggaran dana bantuan yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Neger (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pedoman Perhitungan Penganggaran dalam APBD dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan partai politik.

"Mekanisme perhitngannya dihitung per suara sebesar Rp45.710. Dan di Banten, pada pemilihan legislatif 2014, perolehan suara sah sebanyak 4.827.867 suara, dan semua itu dikalikan dengan bantuan per suara," papar Rusdjiman.

Terkait mekanisme permohonannya, lanjut Rusdjiman, permohonan yang dibuat oleh parpol ditujukan kepada gubernur dengan melampirkan hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahun sebelumnya yang telah diperiksa BPK.
Setelah tahapan itu, Kesbangpol melakukan verifikasi terhadap berkas pengajuan yang masuk dan kemudian memberikan rekomendasi kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah (DPPKD).

Parpol di Banten Belum Ajukan Dana Bantuan

Kepala Kesbangpol Banten Rusdjiman Soetmaatmadja  mengungkapkan, dari sepuluh partai politik yang memiliki suara pada pemilihan legislatif 2014 lalu, sampai saat ini belum ada satupun partai yang mengajukan bantuan dana parpol kepada Pemprov Banten.

"Ini sudah memasuki bulan kelima, seharusnya pengajuan tersebut sudah diajukan sejak bulan-bulan kemarin," ujar Rusdjiman kepada radarbanten.com, Kamis (7/5/2015).

Rusdjiman memperkirakan, hal ini karena persyaratan pengajuan yang mengharuskan melampirkan hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun sebelumnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Kemungkinan, mereka belum menyiapkan persyaratan tersebut," tambah Rusdjiman.

Pengajuan dana parpol tersebut, kata Rusdjiman, memang tidak ada batasan waktu dan juga hukuman bagi yang tidak mengajukan. Namun menurutnya, pengajuan ini sebaiknya tetap dilakukan agar anggaran tersebut bisa terserap. "Hukuman tidak ada, hanya saja, dana tahun ini tidak bisa diambil pada tahun selanjutnya, artinya jika tidak diajukan dana tersebut hangus dan kembali ke kas daerah atau menjadi silpa," paparnya.

Rusdjiman menyarankan kepada parpol agar menyegerakan pengajuan agar mereka tidak dipusingkan oleh pelaporan penggunaan dana tersebut di akhir tahun. "Dana kan harus digunakan untuk kebutuhan parpol, jika pengajuan di bulan-bulan menjelang akhir tahun, nanti yang repot sendiri mereka dalam menyusun laporan," pungkasnya. 

Sumber: radarbanten.com, foto: kompas.com