Pemerintah Baru Setujui Lima Tambahan Kursi DPR Periode 2019-2024

Pemerintah Baru Setujui Lima Tambahan Kursi DPR Periode 2019-2024

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah  saat ini baru menyetujui lima tambahan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) masa jabatan 2019-2024. Itupun, dikhususkan untuk daerah pemekaran baru, yakni Kalimantan Utara.

Sebagaimana yang berkembang dalam pembahasan panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, jumlah yang dibutuhkan sebanyak 19 kursi. Namun, Tjahjo belum menyetujui wacana penambahan 19 kursi baru tersebut.

"Sementara Pemerintah baru setuju lima tambahan kursi, masukan yang terhormat anggota DPR sedang pemerintah kaji detilnya dulu," kata Tjahjo melalui pesan singkatnya pada Senin (24/4).

Menurut Tjahjo, usulan maupun pertimbangan fraksi-fraksi di Pansus maupun Panitia Kerja (Panja) tinggal dirumuskan bersama dengan Pemerintah.Hal tersebut pun selama dapat dipertanggungjawabkan.

Tjahjo menekankan bahwa pembahasan RUU Pemilu jangan sampai ada kemoloran. Dalam agenda, sudah dijadwalkan target penyelesaian pembahasan bekisar pada April dan Mei.

"Semangatnya akan dibahas lebih komprehensif, sejak awal sudah diagendakan antara April-Mei diharapkan selesai," kata Tjahjo.

Sebelumnya, Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu Ahmad Riza Patria mengungkap kepastian jumlah penambahan kursi baru anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2019-2024 akan diputuskan dalam waktu dekat. Pemerintah saat ini tengah mensimulasikan penambahan anggota DPR dengan daerah pemilihannya sesuai dengan kebutuhan daerah saat ini.

"Belum diputuskan, bolanya ada di pemerintah. Pemerintah saat ini lagi buat simulasi termasuk jumlah dapilnya juga," kata Riza di Gedung DPR, Senayan, pada Selasa (18/4).

Riza turut membenarkan, usulan penambahan kursi yang dibutuhkan sebanyak 19 kursi tersebut merupakan hasil dari tim kajian pemerintah berdasarkan penambahan jumlah penduduk, luasan wilayah dan jumlah daerah yang mengalami pemekaran baru.

"Itu bukan dari partai lho, tapi kajian tim. itu kan kajian ada beberapa daerah yang selama 15 tahun ini harusnya bertambah tapi tidak bertambah," katanya.