PILKADA 2018, PEMPROV AKAN KONSOLIDASI DENGAN KABUPATEN/KOTA

PILKADA 2018, PEMPROV AKAN KONSOLIDASI DENGAN KABUPATEN/KOTA

Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku akan melakukan konsolidasi dengan kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2018. Hal tersebut menyusul permintaan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo yang meminta Pemprov Banten untuk membantu Panitia Pengawas Pemilu kabupaten/kota terutama dari sisi anggaran dan kesekretariatan.

“Kita akan fasilitasi dan koordinasi dengan kabupaten/kota. Kaya kemarin ada masalah untuk Kabupaten Lebak, mereka ajukan dana sebanyak Rp 60 miliar, karena APBD mereka belum cukup makanya minta ke kita, kita juga akan konsolidasi dengan Pemkab Lebak,” kata Wahidin di Pendopo Gubenur Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (31/7).

Sementara, Komisioner Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, berdasarkan informasi dari Bawaslu Banten setidaknya di Banten terdapat dua kabupaten dan dua kota yang akan melaksanakan pilkada serentak 2018. Menurutnya, berdasarkan pengalaman dari tahun ke tahun selama proses pilkada serentak selalu muncul masalah.

“Ini pengalaman supervisi Bawaslu RI. Misalkan masalah anggaran dari tahun pertama pilkada berjalan lancar tapi tahun kedua itu pasti masalah, dan maslah pilkada dari tahun ke tahun ada saja kendalanya, bahkan 2015 masih ada yang berhutang” katanya.

Ratna mencontohkan, saat ini Panwaslu Kota Serang membutuhkan dana sebesar Rp 8 miliar tapi yang baru dialokasikan Rp 3 miliar. “Jadi anggaran untuk pilkada sudah dilakukan dan smeua sudah ada persetujuan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),” ujarnya.

Lebih lanjut, Ratna menjelaskan, baik Bawaslu dan Panwaslu di Indonesia saat ini masih belum mempunyai kesekretariatan. Pihaknya juga berharap pemda bisa memenuhi hal tersebut.

“Kami harap Kota Serang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak dapat merespon untuk menyediakan kesekretariatan termasuk ASN,” jelasnya.