Ombudsman dan DPR RI Apresiasi Gubernur Banten

Ombudsman dan DPR RI Apresiasi Gubernur Banten

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten Bambang Purwanto Sumo mengapresiasi kinerja Gubernur Banten Wahidin Halim dalam menyelesaikan pelayanan publik di wilayah yang dia pimpin. Dampaknya, hasil kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sangat dirasakan masyarakat.

Bambang menjelaskan, dalam survei Kepatuhan Standar Pelayanan (KSP) tahun 2018, Provinsi Banten meningkat dari zona kuning menjadi zona hijau yang artinya tingkat kepatuhannya tinggi. Sedangkan tingkat kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) penyelenggara pelayanan publik dalam tingkatan sedang.

 Demikian juga dari Survei Indeks Persepsi Masyarakat, hasilnya Indeks Persepsi Maladministrasi cukup rendah di Provinsi Banten. ”Jadi ombudsman berbicara berdasarkan hasil survey, bukan opini,” terang Bambang kepada INDOPOS, Minggu (31/3/2019).

Sebelumnya, dalam kunjungan reses anggota Komisi II DPR RI di Hotel Aryaduta, Lippo Village, Kota  Tangerang, Bambang mengatakan jika kinerja Gubernur Banten dalam menyelesaikan berbagai upaya pelayanan publik sudah banyak dirasakan kemajuan dan perbedaannya oleh warga dari tahun-tahun sebelumnya.

"Kami menilai Gubernur Banten sangat konsen terhadap peningkatan pelayanan publik, terbukti dia turun langsung ke lapangan melakukan pemantauan dan pengecekan. Secara teknis, hanya masih kurang terimbangi oleh unit kerja yang ada,” cetus Bambang lagi.

  Ia menambahkan, meski pelayanan pubik saat ini mengalami kemajuan yang signifikan, namun masih ada pelayanan yang belum memenuhi standar pelayanan publik yang ditetapkan di Provinsi Banten, seperti pelayanan perekaman e-KTP yang masih belum bagus.

”Karena masih ditemukan ada warga yang antre berjam-jam, dan pelayanannya acak-acakan. Itu didasarkan pada hasil pemantauan Ombudsman dari bulan lalu,” ungkapnya lagi. ”Itu sebabnya kami akan terus mengingatkan para penyelenggara pelayanan publik untuk terus meningkatkan pelayanannya,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Herman Khoiron mengatakan jika capaian 99,10 persen perekaman e-KTP di Provinsi Banten termasuk tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Tanah Air. Karena itu, dia menilai provinsi Banten sangat serius menangangani berbagai pelayanan publik untuk warganya.

  ”Pelayanan e-KTP membutuhkan komitmen keras kepala daerah khususnya dalam mensukseskan Pemilu 2019. Ini menjadi kewajiban moral Komisi II DPR RI dalam membangun situasi bersama menjelang dan mensukseskan Pemilu 2019,” terangnya.

Herman juga menjelaskna, tiga hal yang diagendakan dalam reses Komisi II DPR RI ke Provinsi Banten adalah akses pemilih dari data e-KTP yang sesuai dengan daftar penduduk pemilih potensial (DP4) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait pelaksanaan Pemilu 2019 yang adil, jujur dan legitimate.

Selain itu, kata Herman juga, ada juga yang dibahas terkait dengan rekruitmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemprov Banten. ”Saya yakin, kalau Gubernur Banten Wahidin Halim memiliki komitmen kuat terhadap ketiga hal tersebut,” paparnya juga.

Herman juga mengaku telah banyak melihat berbagai pelayanan publik yang berkaitan dengan infrastruktur di Provinsi Banten mulai banyak dirasakan masyarakat. Karena itu, Herman juga berharap pelayanan yang baik ini dapat terus ditingkatkan terus pada tahun-tahun berikutnya. 

Sebelumnya, Gubernur Wahidin Halim mengatakan berdasarkan data konsolidasi dengan Kemendagri, jumlah penduduk Provinsi Banten mencapai 10.722.374 jiwa. Untuk penyediaan data kependudukan yang akurat untuk Pemilu 2019, hari libur juga dilaksanakan perekaman e-KTP di seluruh kota/kabupaten di Provinsi Banten.

 Bahkan saat ini, terang Wahidin juga, suku Baduy sudah melakukan perekaman e-KTP hingga 100 persen. Dari jumlah perekaman 99,10 persen, tersisa yang belum melakukan perekaman e-KTP sebanyak kurang lebih 70 ribu orang. Rata-rata kendala kota dan kabupaten untuk perekaman e-KTP berbeda-beda.

 Seperti penduduk belum rekam e-KTP karena tidak ada di tempat, atau belum sempat merekam e-KTP karena pulang larut malam dan lainnya.”Disdukcapil di setiap daerah sampai jemput bola ke rumah-rumah penduduk dan menyediakan call center apabila ada masyarakat yang minta perekaman e-KTP,” cetusnya