Mendagri Minta Aparatur Pemerintah Tak Main-main dengan Dana BPJS

Mendagri Minta Aparatur Pemerintah Tak Main-main dengan Dana BPJS

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengingatkan para kepala daerah dan aparatur negara untuk mewaspadai area rawan korupsi.

"Area rawan korupsi tolong dicermati dengan baik, dalam perencanaan anggaran antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dengan DPRD tolong dirembug dan dibahas dengan baik," kata Tjahjo seperti dilansir Antara di Serang Banten pada Kamis (4/10/2018).

Mendagri mengatakan, perencanaan anggaran harus sesuai dengan mekanisme yang ada dan sesuai dengan kesepakatan yang ada.

"Menyerap, menyalurkan aspirasi masyarakat sekecil apapun harus diperjuangkan dengan baik," katanya.

Mendagri mengatakan, saat ini Kementerian Dalam Negeri membolehkan kembali pemberian dana hibah dan bansos. Tapi penyaluran dana hibah dan bansos tersebut harus selektif, tidak boleh di-mark up dan jangan dipotong, karena itu untuk kepentingan masyarakat.

"Harus tepat sasaran," kata Mendagri.

Mendagri juga mengingatkan kepala daerah agar tidak "main-main" dengan dana BPJS. Mendagri meminta Kepolisian atau Kejaksaan agar menangkap oknum yang memainkan atau memanfaatkan dana BPJS karena itu untuk kepentingan masyarakat.

Arena rawan korupsi lainnya, kata Mendagri, yakni retribusi dan pajak serta mekanisme jual-beli barang dan jasa.

Karena itu, Mendagri meminta kemitraan pemerintah daerah dengan DPRD yang baik dalam menangani dan mewaspadai area rawan korupsi tersebut.

Mendagri mengatakan, selain area rawan korupsi, tantangan dan ancaman bangsa ini adalah terorisme dan radikalisme.

Hal itu membutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah dan aparat keamanan serta seluruh elemen masyarakat terutama para tokoh dan pemuka agama dalam melakukan deteksi dini dan melawan terhadap ancaman terorisme dan radikalisme.

"Narkoba juga menjadi tantangan dan ancaman, karena Sumber Daya Manusia ke depan harus kita amankan. Narkoba adalah juga musuh bangsa." kata Mendagri.