Korban Bencana Masih Bisa Diatasi Posko Bantuan, Pemprov Banten Belum Gunakan Dana TT

Korban Bencana Masih Bisa Diatasi Posko Bantuan, Pemprov Banten Belum Gunakan Dana TT

Pemprov Banten belum menggunakan dana tak terduga (TT) untuk menangani bencana tsunami Selat Sunda di wilayah Banten. Sebab, korban bencana dinilai masih bisa diatasi posko bantuan yang ada.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, E Kusmayadi mengatakan, penggunaan dana TT dari APBD Banten disesuaikan dengan kebutuhan. Dana itu, kata dia, sewaktu-waktu bisa digelontorkan untuk penanganan bencana tsunami.

Dia mengatakan, pihaknya melalui 29 posko organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Banten sedang melakukan pendataan kerusakan akibat tsunami. “Kami masih melakukan pendataan secara riil di lapangan, apa saja yang rusak, baik rumah warga maupun fasilitas umum lainnya seperti sarana ibadah, sekolah atau yang lainnya. Kami sudah menurunkan tim untuk verifikasi di lapangan,” ujar E. Kusmayadi, Rabu (2/1/2019).

Pendataan itu bertujuan agar pihaknya mendapatkan data otentik terkait kerusakan akibat bencana tsunami. Data yang ada kemudian ditindaklanjuti dengan program. Sehingga program tidak salah sasaran. “Saat ini kan masih tanggap darurat sampai 9 Januari 2019. Nah setelah pendataan kami akan rapat bersama tim yang lain untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujarnya.

Mengingat pendataan yang masih berjalan, pihaknya belum bisa memprediksi berapa anggaran yang harus dikeluarkan untuk pemulihan. Namun, dia dapat memastikan pemulihan terdampak bencana akan dilakukan secara bergotong royong menggunakan dana APBD Pemprov Banten, kabupaten/kota dan bantuan pusat.”Jadi nilainya belum bisa diketahui berapa yang dibutuhkannya. Nanti menunggu hasil pendataan dulu,” tuturnya.

Pj Sekda Banten Ino S Rawita membenarkan, Pemprov Banten belum mengeluarkan dana TT untuk penanganan bencana tsunami. “Dana TT belum digunakan karena buper stock masih tersedia, bantuan dari masyarakat dan lembaga masih tersedia,” ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Banten, H. Wahidin Halim telah menetapkan tanggap darurat penanganan bencana tsunami Selat Sunda di wilayah Banten, mulai 27 Desember 2018 sampai 9 Januari 2019. Penetapan tersebut termaktub dalam keputusan Gubernur Nomor 366/Kep.350-Huk/2018 tentang penetapan status tanggap darurat penanganan bencana tsunami Selat Sunda di wilayah Provinsi Banten.

Keputusan tersebut berdasarkan kepada Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 362/Kep.425/2018 tentang penetapan status tanggap darurat penanganan bencana tsunami di Kabupaten Pandeglang, serta keputusan Bupati Serang Nomor 360/Kep.504-Huk/2018 tentang penetapan status tanggap darurat penanganan bencana tsunami di Kabupaten Serang.

Sampai 27 Desember 2018, pukul 19.07 WIB, bencana tsunami mengakibatkan 306 orang meninggal dunia, 709 luka-luka, 46 orang hilang, 14.587 orang sekarang berada dalam pengungsian. Sementara kerugian material mencapai 526 unit rumah, 33 roda empat, 42 roda dua, dan 14 hotel/vila, serta 60 warung kuliner, 215 gazebo, dan 44 unit perahu.