Kerja Seenaknya, PNS Terancam Dipecat

Kerja Seenaknya, PNS Terancam Dipecat

Demikian dikatakan Koordinator Divisi Advokasi dan Investigasi Tangerang Public Transparency Watch (Truth) Jupry Nugroho, Kamis, (23/5). 

Bisa dilihat bagaimana kinerja PNS yang ada di Kota Tangsel. Mulai dari tingkat kelurahan sampai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki budaya kerja yang buruk.  

"Sehingga prilaku menyimpang yang menghambat perbaikan kinerja seperti masih adanya Korupsi, maladministrasi bahkan yang paling sering kita jumpai adalah pungutan liar yang masih marak dan susah dihilangkan.  Belum lagi banyaknya kunjungan luar kota/studi banding yang tidak pernah ada laporan terkait outcome yang dihasilkan,” katanya.  

Selain itu kata Jupry, tingkat disiplin PNS terkait jam produktif. Ini bisa lihat di jam produktif PNS masih asyik duduk-duduk di kantin seperti yang ada di sekitar balai Kota Tangsel.  

"Jika sudah ada aturan yang jelas maka masyarakat bisa menilai sejauh mana pelayanan yang didapatkan, karena jika PNS benar-benar menjalankan sesuai dengan capaian target kerja sudah pasti akan berimbas pada perbaikan layanan publik sehingga wacana yang selalu didengungkan terkait Good Governance dapat diimplentasikan bukan justru sebaliknya,” terangnya. 

Karena, sambung Jupry jika dilihat dari PP 30 Tahun 2019 ini Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.  Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. 

Oleh sebab itu masyarakat dapat melihat kinerja PNS atau ada program pada OPD yang tidak jelas substansi manfaatnya dapat diawasi bersama sehingga regulasi yang dibuat ini dapat diterapkan.    

"Penegakan hukum terkait kinerja PNS yang buruk dapat dilaksanakan yaitu berupa sanksi pemecatan, bukan hanya sebatas wacana serta dagangan politik. Tentu penilaian kinerja PNS dilaporkan secara berjenjang oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS kepada Tim Penilai Kinerja PNS dan PyB (Pejabat Yang Berwenang)  harus objektif bukan lagi sekedar faktor kedekatan dan klan keluarga,” tandasnya