Kemendagri Paparkan Edaran KPK terkait Pencegahan Gratifikasi

Kemendagri Paparkan Edaran KPK terkait Pencegahan Gratifikasi

Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Pencegahan Gratifikasi. Hal itu dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 356/3814/SJ tentang Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan tertanggal 14 Mei 2019.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo menjelaskan, pertama, pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Penyelenggara Negara Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parcel. Termasuk fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

“Selain itu, juga dilarang mengajukan permintaan dana, sumbangan atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh pegawai negeri/penyelenggara negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi,” kata Hadi di Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (15/5).

Kedua, PNS atau Penyelenggara Negara lingkup Kementerian Dalam Negeri dan BNPP dilarang menggunakan fasilitas kedinasan untuk kepentingan pribadi. Seperti menggunakan kendaraan dinas operasional untuk kegiatan mudik.

Ketiga, PNS atau Penyelenggara Negara lingkup Kementerian Dalam Negeri dan BNPP yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maka wajib melaporkan kepada KPK. “Dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi dimaksud, mereka wajib melaporkan,” ujarnya.