Kemendagri: APBD 34 Provinsi Cukup untuk Penerapan Sistem Zonasi PPDB

Kemendagri: APBD 34 Provinsi Cukup untuk Penerapan Sistem Zonasi PPDB

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di 34 Provinsi di Indonesia telah cukup untuk menerapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi atau tempat tinggal.

Hal itu disampaikan Staf ahli bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga Kemendagri Hari Nurcahya Murni dalam diskusi publik bertajuk "Di balik Kebijakan Zonasi" di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019).

"Jadi intinya sebetulnya kalau dari sisi anggaran di APBD sudah mumpunilah. Apalagi gitu?," katanya.

Klaimnya tersebut mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendananan Pendidikan. Dalam aturan itu, dijelaskan Hari, mengatur alokasi 20 persen dana dari APBD untuk fungsi pendidikan. "Di mana dikatakan disana bukan penyelenggaraan pendidikan (di Diknas saja), tetapi fungsi pendidikan (secara menyeluruh)," dia menjelaskan.

"Nah dari fungsi pendidikan sebetulnya not only di dalam Dinas Pendidikan (Diknas), sehingga sampai pada saat itu tahun 2019, hasil evaluasi kami dr 34 provinsi, hampir seluruhnya sudah lebih dari 20 persen," dia mengungkapkan.

Namun, Hari mengakui ada tiga daerah yang alokasi dananya belum mencapai 20 persen. Sementara di sisi lain, ada dua daerah yang mengalokasikan dana pendidikanya melebihi 20 persen.

"Hanya 3 provinsi yang belum (20 persen), yaitu Babel 18,79 persen, Papua Barat 17,14 persen dan Kalimantan Utara 9,95 persen. Yang tertinggi justru NTT. NTT ini mengalokasikan dana fungsi pendidikan sebanyak 53,82 persen. Kemudian juga Jawa Tengah 41,25 persen," Hari menyebutkan.

Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Chatarina Muliana Girsang menilai kalau Kemendagri lewat Pemerintahan Daerah (Pemda) memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan sistem zonasi ini. Sehingga alokasi dana bisa dioptimalkan sedemikian rupa.

"Karena memang kewajiban untuk memberikan akses pendidikan adalah tugas pemerintah daerah, yang diamantakan dalam undang undang pemerintahan daerah. Bahkan di APBD pun harus diprioritaskan pada urusan wajib pemerintah daerah. Selama ini kan anak (yang tinggal) di Depok misalnya sekolah di Jakarta, padahal seharusnya itu dibiayai APBD," dia menambahkan