KEMENDAGRI : TINGKATKAN REVITALISASI KERJA SAMA SISTER CITY/PROVINCE

KEMENDAGRI : TINGKATKAN REVITALISASI KERJA SAMA SISTER CITY/PROVINCE

Kementerian Dalam Negeri menggelar Bimbingan Teknis Kerja Sama Sister City/Province dengan tema “Peningkatan dan Revitalisasi Kerja Sama Sister City/Province yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri”. Acara ini mengambil tempat di Hotel Novotel Jakarta Mangga Dua Square Jl. Gunung Sahari Raya No. 1 Jakarta Utara. Rabu (7/10/2019). Bimbingan Teknis Kerja Sama Sister City/Province itu diikuti sebanyak 61 Sekretaris Daerah Provinsi Kab/Kota yang terkait Kerjasama, dan berlangsung selama 3 (tiga) hari 10-12 Juli 2019.

Dalam acara Bimbingan Teknis Kerja Sama Sister City/Province hadir Narasumber dari Direktur Hukum dan Perjanjian sosbud Kemenlu, Direktur Asia Timur dan Fasifik Kemenlu, Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama dan Kepala Bidang Antar Negara.

Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur Pelayanan Publik (Dr. Drs. Yusharto H, M.Pd) dalam sambutannya sekaligus membuka acara mengatakan Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan di daerah,maka telah diambillangkah-langkah oleh Kementerian Dalam Negeri telah mengambil langkah-langkah strategis pemerintah dengan mengedepankan pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai oleh lahirnya berbagairegulasi yang telah dikeluarkan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah membawa perubahan ke dalam siystem pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah

Dalam kerangka kerja sama sister city/province, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan fasilitasi kerja sama, baik kerja sama sister city maupun kerja sama sister /province sebagai metode yang dikenal dalam tataran hubungan dunia. Indonesia telah melaksanakan kerjasama sister sejak tahun 1955. Hingga saat ini Data yang ada didari Pusat Fasilitasi Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah yang telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dalam kurun waktu Tahun 2014-2019 tercatat ada 27 (dua puluh tujuh) kerja sama sister dan beberapa kerjasama teknik.

Dari kegiatan yang telah kita laksanakan, sekiranya diperoleh rekomendasi-rekomendasi khususnya dalam pelaksanaan kerja sama sister city/province, antara lain:

1.Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama sister city/province sebagai salah satu langkah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan lebih memperhatikan aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dan antar daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam kerangka NKRI.

2. Diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholders di daerah mulai dari OPD terkait sebagai pelaksana kerja sama sister city/province hingga DPRD, mengingat kerja sama sister city/province dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan oleh DPRD dan pemerintah pusat yang secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

3. Pelaksanaan kerja sama sister city/province hendaknya dapat direncanakan secara detail melalui suatu rencana kerja sama/action plan, agar penandatanganan MoU kerja sama tidak sekedar kegiatan seremonial dan dapat memberikan manfaat yang opimal bagi pemerintah daerah.

4. Adapun prinsip-prinsip penyusunan naskah kerja sama internasional antara lain sejalan dengan politik luar negeri dan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia, sesuai kewenangan pemerintah daerah, tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional, serta kerja sama tidak disalahgunakan sebagai akses yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan dalam negeri.

5. Saat ini terdapat 17 sister city/province arrangements yang telah dikukuhkan dengan MoU yaitu Jakarta-Tokyo, Yogyakarta-Kyoto, Surabaya-Kochi (Kitakyushu dan Kobe), Medan-Ichikawa, Jawa Timur-Osaka Prefecture dan Papua-Yamagata Prefecture. Selain itu terdapat juga beberapa kerja sama sister yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri terlebih khusus di negara-negara kawasan asia timur dan pasifik antara lain Korea, RRT, Australia, cook island dan new caledonia.

6. Revitalisasi kerja sama sister dilakukan untuk menggiatkan kembali berbagai program dan kegiatan yang sebelumnya telah dilaksanakan agar sesuai dengan dinamika, kebutuhan dan arah pembangunan serta kebijakan terkini. Selain itu, revitalisasi penting untuk dilakukan karena memberikan semangat dan energi baru pengaktifan kerja sama karena ditandatangani oleh kepala daerah yang baru (sedang aktif menjabat) serta mempunyai willingness yang kuat untuk meningkatkan hubungan kerja sama sister tersebut dengan obyek kerja sama yang lebih fokus dan terarah.

7. Langkah-langkah persiapan revitalisasi kerja sama sister dapat dilakukan melalui evaluasi dan analisa kerja sama yang berjalan, pematangan roadmap kerja sama yang berjalan melalui pembahasan dan koordinasi bersama perangkat daerah, memetakan kembali potensi dan peluang kerja sama kebutuhan dan kewenangan daerah, komunikasi dan koordinasi kembali yang aktif dengan mitra pemda di luar negeri dan dapat meminta dukungan Kemendagri dan perwakilan RI di luar negeri.

8. Pemerintah daerah agar berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pemerintah daerah, dalam rangka mendorong “one gate policy“ melalui Pusat Fasilitasi Kerja Sama, untuk mapping potensi daerah, serta penatausahaan kerja sama pemerintah daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri yang efektif dan efisien.

9. Selain itu, Kementerian Dalam negeri juga perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif, bersama dengan kementerian/lembaga terkait, untuk mengidentifikasi permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan kerja sama, serta pelaporan kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah daerah di luar negeri, sehingga dapat diketahui perkembangan kerja sama yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

10.Dalam rangka mereplikasi praktik baik kerja sama sister city/province dengan pihak luar negeri, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah di dalam negeri untuk mempercepat pembangunan dalam rangka meningkatkan inovasi daerah dan pelayanan publik yang lebih baik.

Mengahkiri sambutannya (Dr. Drs. Yusharto H, M.Pd) menyampaikan Dengan adanya acara Bimbingan Teknis Kerja Sama Sister City/Province di Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah hari ini, kami berharap dapat menjadi forum bagi kita semua untuk dapat meningkatkan kualitas dan kinerja pelaksanaan program kerja sama sister city/province kedepannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.