KEMENDAGRI GELAR RAKOR EVALUASI PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DALAM NEGERI

KEMENDAGRI GELAR RAKOR EVALUASI PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DALAM NEGERI

Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri bertema (Optimalisasi Evaluasi Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah & Lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang Terencana & Berkesinambunagan)  Acara ini mengambil tempat di Harris Hotel & Convention Jl. Bangka 8-18, Gubeng Surabaya Provinsi Jawa Timur, Rabu (3/27/2019). Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri itu diikuti sebanyak 95 orang peserta yang terdiri atas Satker di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebanyak 31 orang, Kepala Biro/Badan/Dinas Provinsi yang terkait Kerjasama sebanyak 33 orang, Kepala Bagian Kerjasama Kab./Kota terpilih sebanyak 31 orang dan berlangsung selama 3 (tiga) hari 27-29 Maret 2019.

Dalam acara Rapat Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri ini yang mengisi Narasumber antara lain dari Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri, Bapak DR. Nelson Simanjuntak, SH., M.Si, Pakar Kerjasama dan Pelayanan Publik, Universitas Airlangga, Bapak Joko Susanto, S.IP., M.Sc,Kepala Bagian Administrasi Kerja sama, Cipto Wibowo, S.Sos, MP, dan Kepala Bidang Kerjasama Dalam Negeri, Imam Cahyadi, SE, M.Si.

Kepala Bidang Kerja Sama Dalam Negeri (Imam Cahyadi, SE.,M.Si) dalam sambutannya mengatakan Kunci sukses penyelenggaraan Kerja sama Dalam Negeri adalah kesamaan pemahaman dan langkah, yang melahirkan komitmen pemangku kepentingan terhadap regulasi dan pedoman operasional. Dalam rangka optimalisasi peran Kementerian Dalam Negeri, memfasilitasi pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri baik di pusat maupun di daerah, terutama dukungan data Evaluasi secara menyeluruh dari setiap Satuan Kerja lingkup Kementerian Dalam Negeri serta data Evaluasi dari setiap Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota maka Pusat Fasilitasi Kerja sama Kemendagri memandang perlu untuk menyelenggarakan “Rapat Koordinasi Evalusai Kerja Sama Dalam Negeri” ini tuturnya.

Lebih lanjut Kepala Bidang Kerjasama Dalam Negeri, Imam Cahyadi, SE, M.Si menyampaikan maksud diselenggarakannya rapat koordinasi ini adalah Untuk Meningkatkan kinerja dalam pencapaian Kerjasama Dalam Negeri (KDN) yang terencana, terintegrasi dan berkesinambungan. Tujuan yang ingin dicapai adalah tercapainya persiapan database yang tepat dan akurat dalam pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri sebagai bentuk tertib administrasi dan sebagai acuan instrumen monev kerja sama dalam negeri.

Sementara itu Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Setjen Kemendagri (DR. Nelson Simanjuntak, SH, M.Si) yang membuka aacara sekaligus menjadi Narasumber mengatakan Kerja Sama Dalam Negeri merupakan sebuah hubugan antar lembaga dan kerja sama non pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan publik dan mempercepat pemetaan pembangunan di daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya Saat ini pelaksanaan kerja sama dalam negeri yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri,tercatat sebanyak 1614 (Seribu enam ratus empat belas) Nota Kesepahaman, dengan kegiatan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan kerja sama dalam negeri ini tentunya memerlukan perhatian kita bersama, agar pelaksanaan program yang dikerjasamakan dapat terkoordinasi, termonitor dan selaras dengan progran pembangunan yang sedang dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pertemuan rapat Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Dalam Negeri Di Lingkup Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan pelaksanaan program kerjasama dimasa yang akan datang,    ada beberapa hal yang masih perlu di perhatikan bersama, baik oleh komponen di lingkungan            Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintah Daerah antara lain :

Pemerintah Pusat memberikan informasi baik melalui sosialisasi, Rapat Koordinasi (Rakor), Seminar atau    sebaliknya kepada pemerintah daerah atas kebijakan-kebijakan yang terkait dengan program-program  kerjasama termaksud prosedur dan mekanisme pelaksanaan kerjasama;

Memastikan tersusunnya dokumen kerjasama seperti Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang di amanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama    Daerah, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan di setiap wilayah kerjasama

Bentuk success story, sebagai lesson learned, good Practice, bagi Pemerintah Daerah dan Pusat Lanjutnya untuk terbitnya Good Practice sebagai bahan mereplikasi program serupa ke daerah atau bahan  Penghargaan dibidang Kerjasama.

2. Pelaporan hasil kerja sama disampaikan setiap tahunnya disampaikan  paling lambat 7 (tujuh)        hari kerja setelah berakhirnya anggaran tahun berjalan.

3. Pemerintah Provinsi sebagai wakil dari Pemerintah Pusat wajib ;

Mengkoordinasikan Kabupaten/Kota dalam rangka fasilitasi, supervisi dan penatausahaan pelaksanaan kerjasama dalam negeri;

Membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif antar instansi pemerintah di daerah. 

4. Penyusunan Grand Design / Rencana Induk Kerja Sama Dalam Negeri dalam rangka pemerataan       pembangunan di daerah;

5. Perlu disusunnya indikator keberhasilan program kerjasama sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi serta diadakan rapat koordinasi di daerah sebagai sarana berbagi informasi mengenai rencana, tujuan dan output program melalui 7 (tujuh) Kriteria instrument Evaluasi Kerjasama antara lain :

- Kesesuaian Prosedur Standar dan Prinsip Etik;

- Transparansi dan Akuntabilitas Proses;

-  Partisipasi dan Inklusivitas Stakeholder;

-  Relevansi Prakarsa terhadap Kebutuhan;

-  Perencanaan Tata Kelola dan Klaritas Tujuan;

-  Kualitas Output dan Luas-Lingkup Outcome;

-  Daya Tahan dan Prospek Keberlanjutan.

Mengakhiri Penutupan Rakor tersebut Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Setjen Kemendagri (DR. Nelson Simanjuntak, SH, M.Si) menyampaikan melalui rapat evaluasi ini, diharapkan agar para peserta baik dari pimpinan/perwakilan Pemerintah Daerah dapat memberikan informasi dan data yang akurat seputar pelaksanaan program kerja sama dalam negeri, baik informasi mengenai keberhasilan, hambatan-hambatan maupun tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan kerjasama, serta sejauh mana capaian kegiatan, dan kesesuain pelaksanaan program/kegitan dengan rencana sebelumnya, dan sejauh mana prioritas program tercapai dengan baik. Informasi-informasi tersebut diperlukan sebagai bahan masukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kerjasama dan peningkatan kinerja dalam setiap program dan kegiatannya di masa mendatang tandasnya*