Gugatan Honorer K1 Banten, Wakil Gubernur Banten (Andika) Tuding Salah Sasaran

Gugatan Honorer K1 Banten, Wakil Gubernur Banten (Andika) Tuding Salah Sasaran

Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy mengatakan, tuntutan honorer K1 ke pemprov dianggap kurang tepat. Tuntutan seharusnya dilayangkan ke pemerintah pusat lantaran kewenangan pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) ada di sana.

Tapi kan harus jelas dulu yang disasar jangan pemprov, kalau pemprov kan salah. Disasarnya yang benar ke kementerian, ke pusat karena yang memberi kewenangan pusat,” katanya di Hotel Ultima Ratu Serang, Rabu (20/3).

Andika menjelaskan, kapasitas untuk pengangkatan sebagai ASN sepenuhnya menjadi ranah pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Itu kapasitas pengangkatan K1 jelas ada di ranahnya Kemenpan-RB. Di mana Kemenpan-RB memiliki kewenangan untuk mengangkat sisa dari honorer K1 di Banten,” ujarmya.

Selama ini Andika mengaku, pemprov selalu berperan aktif mendorong agar sisa honorer K1 diangkat menjadi ASN. Selain secara lisan, pemprov juga telah melayangkan permohonan secara tertulis ke Kemenpan-RB.

Kita kan sudah maksimal, bagaimana mengusulkan agar sisa K1 selesai, dapat diangkat. Kalau kewenangan (pengangkatan ASN) dipindahkan ke provinsi, selesai. Kalau di pemprov sudah beres,” ungkapnya.

Meski demikian pihaknya tetap mendukung upaya jalur hukum yang ditempuh Forum Honorer K1 Pemprov Banten. 

Dalam kapasitas istikharah dari teman-teman honorer ya perlu kita apreasiasi dan perlu dihormati agar mendapatkan jalan sesuai dengan harapan mereka,” tuturnya.

Pengurus Forum Honorer K1 Pemprov Banten Usup Supriyadi mengakui jika kewenangan pengangkatan ASN ada di ranah pemerintah pusat. Akan tetapi pengangkatan tersebut didasari dari usulan daerah.

Lebih lanjut Usup mengatakan, adapun tujuan kedatangan Tim Advokasi Hotman Paris ke pemprov adalah untuk mendapat data pembanding dari apa yang diberikan forum sebelumnya. Siapa tahu, dengan kedatangan Tim Advokasi Hotman Paris mereka bisa menemukan celah agar diangkat menjadi ASN tanpa jalur hukum.

Pada prinsipnya kami sangat memahami dan mengakui ada upaya dari daerah, tapi belum signifikan. Buktinya SPTJM (Surat pertanggungjawaban mutlak) yang terbaru kita tidak bisa mendapatkannya. Padahal itu salah satu yang diminta oleh pusat walau tidak ada surat resmi,” ujarnya.

Usup juga menegaskan, sasaran gugatan ditujukan kepada lembaga yang berkaitan dengan pengangkatan sebagai ASN. 

Sasaran kita adalah lembaga yang terkait dalam hal pengangkatan PNS yang dari jalur honorer K1. Itu baik daerah atau pusat karena kami kerja di daerah,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Tim Advokasi Hotman Paris Hutapea mulai turun ke Banten untuk menindaklanjuti aduan dari Forum Honorer Kategori Satu (K1) Pemprov Banten pada pekan ini. Mereka akan melacak data ke Pemprov Banten untuk menggali informasi pendukung sebagai dasar tuntutan ke ranah hukum.